Upaya Jokowi Genjot Kesejahteraan

JAKARTA - Pemerintah berjanji terus meningkatkan kesejahteraan bagi guru. Salah satunya, melalui program seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, se­banyak 544 ribu guru honorer telah lolos seleksi untuk men­jadi guru ASN PPPK selama 2021-2022. “Permasalahan guru honorer terkait dengan kepastian karier dan kesejahteraannya, tahap demi tahap teratasi ber­kat program seleksi guru ASN PPPK,” kata Jokowi.

Hal ini diungkapkannya dalam peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional 2023 di Britama Arena, Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

Kepala Negara berharap, dalam tiga tahun akan ada kurang lebih 840 ribu guru yang direkrut sebagai ASN PPPK. “Sehingga pada 2024 akan mencapai 1 juta guru ASN PPPK,” tutur eks Wali Kota Solo ini.

Presiden Jokowi juga meminta kepada Menteri Pendidikan, Ke­budayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Ma­karim untuk membenahi kesen­jangan yang terjadi antara guru yang berada di daerah dengan di kota.

“Saya kalau ke daerah, mampir ke SMK, saya lihat SMK di se­buah kabupaten, kemudian saya bandingkan dengan SMK yang ada di kota. Memang gapnya, sarana prasarananya memang sangat jauh berbeda,” ungkapnya.

Menurutnya, fasilitas yang lebih mumpuni di kota, cenderung lebih memudahkan kinerja guru dan berlangsung­nya proses belajar mengajar. Ia kemudian membandingkan situasi ini dengan apa yang diha­dapi guru-guru di daerah dengan serba keterbatasan.

“Mungkin yang di kota-kota lebih enak. Tapi, untuk guru-guru yang bekerja di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan ter­luar (3T) yang infrastrukturnya terbatas, fasilitasnya terbatas, gurunya juga terbatas, ini saya pastikan lebih berat,” jelasnya.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi menyam­paikan terima kasih atas per­hatian yang diberikan Presiden Jokowi kepada para guru di Indonesia.

Hal yang paling istimewa terbaru adalah keputusan revisi Undang-Undang ASN yang di­nanti para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, terutama honorer di seluruh Tanah Air,” kata Unifah.

Ia bersyukur, karena langkah Pemerintah ini juga mendapat dukungan semua fraksi di DPR.

PGRI juga memohon agar guru swasta, guru TK, dan tenaga kependidikan di Indonesia juga mendapat ruang kesempatan menjadi ASN PPPK.

“Khususnya para guru swasta yang diangkat menjadi PPPK dapat kiranya dikembalikan ke sekolah-sekolah swasta yang menjadi penyangga utama mutu pendidikan nasional,” harapnya.

Sementara, Mendikbudristek Nadiem Makarim membeberkan program yang dikerjakannya untuk membuat guru menjadi lebih baik.

Salah satunya, menyediakan ruang untuk belajar dan berbagi di antara sesama guru agar sema­kin luas dengan adanya platform Merdeka Mengajar.

“Jutaan guru di seluruh Indo­nesia sekarang saling terhubung, saling belajar dan menginspirasi satu sama lain dalam menerapkan Kurikulum Merdeka,” ujarnya.

Kemudian, terobosan lain Nadiem adalah menghadirkan pendidikan Guru Penggerak.

Program ini berbeda dari pelatihan guru yang sudah ada sebelumnya, karena tujuan­nya untuk mendorong lahirnya generasi pemimpin pembe­lajaran, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang mampu memimpin perubahan nyata.

Terakhir, kata Nadiem, yang juga sangat membahagiakan baginya adalah semakin dekat­nya capaian target 1 juta guru ASN PPPK guna memenuhi kebutuhan guru karena langkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pendidik.