Menyalakan Kembali Lilin Demokrasi Di UIN Jakarta

PELANGGARAN terhadap prinsip-prinsip demokrasi tidak hanya terjadi di ranah politik nasional, tetapi juga terjadi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Universitas yang pada dekade 70-80 an telah berhasil membidani banyak sekali lahirnya tokoh-tokoh bangsa kaliber nasional bahkan internasional, kini tengah menggali kuburannya sendiri.

Tidak adanya transparansi selama proses penyelenggaran Pemilwa (baca: Pemilihan Mahasiswa) menjadi salah satu indikator adanya konflik kepentingan (conflict of interest). Disamping itu, SEMA U (Senat Mahasiswa Universitas) yang seharusnya mampu menghadirkan produk hukum yang dapat mengakomodir kepentingan bersama telah tersandera oleh kepentingan kelompok tertentu.

Akibatnya, demokrasi di UIN Jakarta telah diciderai dan memicu sikap indagnation (baca: protes terhadap ketidakadilan) mahasiswa. Kendati mungkin telah dilakukan mediasi dengan stake holder terkait, namun karena belum adanya kesepakatan di antara pihak yang berselisih telah mendorong mahasiswa memilih pengadilan jalanan untuk mencari keadilan.

Gerakan demo mahasiswa tersebut adalah bagian dari upaya untuk menyalakan kembali lilin demokrasi yang sengaja padamkan oleh kelompok yang mengaku luhur untuk melegitimasi kepentingannya yang tak jujur. Keadilan harus terus menerus diperjuangkan, sebab pembiaran terhadap pelanggaran adalah sebuah bentuk kejahatan.

Ideologisasi UIN Jakarta

Kegagalan UIN Jakarta dalam menghadirkan demokrasi yang sehat disebabkan oleh cara pandangan yang segregatif. Pembelahan antara “yang dominan” dan “yang inferior” inilah yang menyebabkan UIN Jakarta agak kesulitan untuk membangun sistem politik demokratis.

Pada saat yang bersamaan, konsepsi politik semacam ini jelas sangat bertentangan dengan apa yang dalam istilah Dr. Rene Klaff disebut dengan image of the common man. Suatu sistem politik yang meniadakan “yang dominan” dan “yang inferior”.

Pembiaran terhadap “yang dominan” dan “yang inferior” lambat laun akan mendorong terjadinya ideologisasi di UIN Jakarta. Merujuk pada catatan Dr. Ashmawi al-Islam al-Siyasy bahwa segala bentuk ideologisasi akan menciptakan dampak yang sangat berbahaya. Di mana kepentingan kelompok tertentu dapat menjadi leitmotif yang mengarahkan tindakan seseorang, dan kepentingan tak jujur tersebut hendak ditutupi dengan kesucian demokrasi.

Ideologisasi UIN Jakarta berserta sifatnya yang menindas dan zalim, akan menghancurkan dan memecah belah mahasiswa serta akan menguatkan sektarianisme, komunalisme, dan pertengkaran antar golongan yang tak kunjung menemui titik temu. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengantisipasi gejala awal ideologisasi ini.

Berhala Psikologis

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi di UIN Jakarta telah mengkhianati semangat keadilan. Pengkhianatan terhadap semangat keadilan itu diakibatkan karena penyelenggara pemilwa terjebak pada suatu pemberhalaan yang oleh Syari’ati diistilahkan dengan “Psychological Idols” atau Berhala Psikologis.

Dalam konteks pemilwa UIN Jakarta, berhala tersebut termanifestasikan dalam banyak bentuk seperti; jabatan, posisi, kekayaan, dan segala hal yang membuat stake holder terkait kehilangan moral claritynya (baca: kejernihan moral).

Sikap kelompok yang telah terbutakan oleh ambisi untuk berkuasa itu terlihat dari banyaknya berkas-berkas yang sengaja digagalkan dengan alasan-alasan yang tidak substansial. KPM (Komisi Penyelenggara Mahasiswa) tak segan merampas kesempatan mahasiswa yang mencalonkan diri dan menghalalkan segala cara untuk mempagari kekuasaannya agar tidak direbut oleh lawan politiknya.

Dugaan adanya kongkalikong antara KPM dan BPPM (Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa) juga terlihat dari foto-foto yang beredar di kalangan mahasiswa UIN Jakarta. Dalam foto tersebut terlihat salah seorang petugas BPPM memasang background organisasi tertentu saat bergabung di ruangan zoom.

Pemberhalaan terhadap jabatan dan kekuasaan telah meninabobokan nalar kritis dan rasa keadilan sebagian mahasiswa. Sehingga perlu adanya tindakan tegas dari seluruh civitas akademika, terutama pihak Rektorat agar membekukan dan menyetop proses penyelenggaran pemilwa yang sarat dengan kecurangan ini.

Lilin Demokrasi

Rasanya mustahil UIN Jakarta akan kembali ke masa keemasannya seperti pada dekade 70-80 an bila sistem yang diterapkan untuk melahirkan pemimpin-pemimpinnya bukan dari sistem yang demokratis, dan tidak berdasarkan pertimbangan meritokrasi. Di sinilah letak pentingnya demonstrasi sebagai upaya untuk menyalakan kembali lilin demokrasi yang telah padam.

Adagium fiat justitia ruat caelum “tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh” menjadi perenungan serius bagi mereka yang punya moral clarity. Menjadikan keadilan sebagai orientasi dalam mengambil setiap keputusan menandakan keberpihakan dan kepedulian terhadap kerja-kerja demokrasi.

Upaya untuk menghidupkan demokrasi tidak boleh melemah, sebab yang kita lawan adalah manusia, bukan robot, dan bukan komputer. Dengan demikian, segala tindakan untuk memperjuangkan keadilan pasti akan mendapatkan respon. Para pelanggar yang telah melanggar terhadap prinsip-prinsip demokrasi harus diadili.

Kendati pada akhirnya, semua pintu diplomasi telah ditutup, ajakan berdiskusi tidak diamini, maka jalanan akan menjadi instrumen hukum untuk mencari keadilan yang telah hilang dari institusi yang ada di UIN Jakarta. Keadilan harus terus dikumandangkan agar sampai di telinga-telinga mereka yang tuna rungu terhadap kebenaran.

Kita membutuhkan kehadiran sosok yang mampu membedakan kejujuran dan kebohongan. Oleh karena itu, kita perlu terlibat untuk membangun kontra-narasi terhadap isu-isu miring yang sengaja digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai bukti keberpihakan kita pada keadilan dan kebenaran.