TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Hak Angket Juga Akan Soroti Suara PSI

Laporan: AY
Selasa, 05 Maret 2024 | 11:15 WIB
Foto : RM
Foto : RM

JAKARTA - Lonjakan fantastis suara PSI versi Sirekap KPU mengagetkan warga dunia nyata hingga dunia maya. Di dunia maya, banyak warganet yang menaruh curiga. Sementara di dunia nyata, parpol pendukung Paslon 01 dan 03 ancam soroti suara PSI bila hak angket jadi dibentuk.
Ancaman untuk menjadikan suara PSI bagian dari penyelidikan hak angket disampaikan Ketua Majelis Tinggi PPP Muhammad Romahurmuziy. Sebagai pendukung hak angket, lanjut dia, PPP akan menindaklanjuti dugaan penggelembungan suara PSI itu dalam materi hak angket.
“Kalau ini tidak dikoreksi, DPP PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini,” kata politisi yang akrab disapa Gus Romi itu, dalam keterangannya, Senin (4/3/2024).

Romi mengklaim telah mendengar kabar adanya upaya dari penguasa untuk meloloskan partai besutan Kaesang Pangarep itu. Salah satu caranya dengan memerintahkan aparat dan menarget penyelenggara Pemilu di daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di setiap kabupaten/kota di Pulau Jawa.

“PPP akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD, dan KPU, serta Bawaslu, dan seluruh perangkatnya,” tegas Romi.
Menurutnya, laporan kecurangan Pemilu memang ranah Bawaslu. Namun, secara politik DPR juga memiliki hak untuk menyelidiki indikasi kecurangan, utamanya penggelembungan suara untuk PSI.

“PPP juga menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara Pemilu, khususnya KPU di semua tingkatan, untuk segera menghentikan operasi senyap ini, dan dalam 1x24 jam mengembalikan input perolehan suara PSI ke angka sebenarnya,” desak mantan ketua umum PPP itu.
Lebih jauh, Romi mendengar dua modus untuk meloloskan PSI dari ambang batas Parlemen empat persen. Pertama, memindahkan suara partai yang jauh dari ambang batas Parlemen ke PSI. Kedua, memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi tersebut.

“Perlu diingat, setiap tindakan memanipulasi hasil Pemilu mengandung delik pidana Pemilu. Dan melindungi setiap satu suara rakyat adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia,” terang politisi parpol pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu.

Bukan cuma PPP yang mengancam akan membawa kejanggalan ini sebagai materi hak angket. PKS juga berencana membuka seluruh dugaan kecurangan Pemilu dalam hak angket. Termasuk, lonjakan suara PSI secara tiba-tiba.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid. Kata dia, keseluruhan dugaan kecurangan Pemilu bakal dibuka dalam panitia khusus (pansus) hak angket jika resmi bergulir di DPR.

gan Pemilu itu kan bisa di eksekutif dan legislatif, semua tinggal dibuka saja dalam pansus hak angket. Jadi, bukan cuma suara PSI saja,” ucap politisi parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu.
Lagipula, tambah Hidayat, lonjakan suara PSI sudah menjadi konsumsi publik. Maka itu, hak angket bisa menjadi salah satu cara untuk membuktikan adanya dugaan penggelembungan suara yang didapati PSI.
“Masa nggak ada yang tahu bagaimana kemudian dari pertama hingga keempat nggak ada pelonjakan tiba-tiba dua hari ke belakang terjadi pelonjakan, nah itu bagian dari yang sudah disaksikan publik,” sebut politisi yang akrab disapa HNW itu.

“Sekali lagi bukan PSI-nya, tapi kecurangan Pemilunya. Terjadi dengan apa, siapa eksekutif maupun legislatif bisa ditanyakan oleh hak angket,” tutup dia.

Apa tanggapan PSI? Juru Bicara PSI, Sigit Widodo menganggap langkah PPP tidak masuk akal. Sigit menyarankan agar PPP melapor ke Bawaslu jika ada kecurangan dalam perhitungan suara. “PPP bisa melaporkan ke Bawaslu di tiap tingkatan perhitungan, apalagi PPP seharusnya punya saksi pada tiap tahapan,” tukas Sigit kepada Redaksi, Senin (4/3/2024).
Namun, jika PPP merasa perlu menginisiasi hak angket untuk menyelidiki Pileg, PSI mempersilakan. “DPR memiliki hak angket untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi, silakan saja meskipun menurut saya tidak ada dasar yang kuat,” pungkas dia.

Di dunia maya, sejumlah warganet ikut mendukung hak angket untuk soroti suara PSI. “Harus terang-benderang. Jangan ada dusta diantara kita. Harus adil untuk untuk semua,” tulis @Ofilsafat. “Usut tuntas biar transparan.. biar publik tahu,” timpal @EB97280734.
“Kasian parpol-parpol keok tambah sutris,” ledek @CongTimbang. “PSI partai sulap suara Indonesia,” kompor @TholekG. “Jangan sebut partai anti korupsi, kalau suara saja bisa nyolong,” sindir @Busrah52946787.

Namun, ada juga yang menyindir kalau itu cuma ancaman doang. “Well, semoga nggak cuma kuat rencana doang,” harap @theDadthones. “Harusnya semua partai juga di-up perolehan suaranya jadi terlihat normal saja itu,” sebut @fauzyeka84.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo