Koalisi Perubahan Berusaha Setia, Lanjut Hingga Pilkada

JAKARTA - Parpol-parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yaitu: NasDem, PKB, dan PKS, berusaha tetap setia meski jagoannya di Pilpres terancam tumbang. Mereka bertekad melanjutkan koalisi menghadapi gelaran Pilkada yang akan digelar November tahun ini.
Rencana itu disampaikan Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim. Dia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan elite parpol yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Pilpres 2024, agar koalisinya tetap solid dan bisa mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024 pada November nanti.
“Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan koalisi ini di tingkat DKI," kata Taslim, kepada wartawan, Minggu (3/3/2024).
Menurutnya, Koalisi Perubahan punya modal besar untuk mengusung Cagub-Cawagub DKI Jakarta. Dalam hitung-hitungannya, parpol-parpol Koalisi Perubahan memperoleh kenaikan suara signifikan dalam Pileg DPRD DKI Jakarta.
"PKS 18-20 kursi, raih posisi Ketua DPRD. NasDem 10-11, PKB 9-10 kursi. Mudah-mudahan, keduanya raih posisi wakil. Tiga anggota koalisi 01 naik tajam di tingkat DKI," katanya.

Untuk Cagub DKI, NasDem sudah menggodok tiga nama. Yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR yang juga crazy rich Tanjung Priok Ahmad Sahroni, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, dan Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai NasDem Okky Asokawati.
Dari ketiga nama itu, Sahroni menjadi kandidat favorit di NasDem untuk maju di Pilkada DKI. "Tentu saja yang paling favorit dan sangat digandrungi oleh anak-anak muda Jakarta, Si Anak Priok, Ahmad Sahroni,” ucapnya.

PKB menyambut baik keinginan NasDem mempertahankan Koalisi Perubahan sampai Pilkada. Wasekjen PKB Syaiful Huda menyatakan, pihaknya bahkan ingin koalisi itu tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga Pilkada di daerah lain.
“Di dalam agenda Pilkada 2024, koalisi yang terbangun dari PKB, PKS, dan NasDem akan menjadi bagian salah satu opsi dalam rangka mengusung beberapa calon di daerah-daerah di seluruh Indonesia,” kata Huda, saat jumpa pers, di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

Huda melanjutkan, koalisi antara PKB, NasDem, dan PKS tidak hanya membawa hasil yang cukup baik dalam Pilpres 2024, tapi juga dalam Pileg. Dalam Pileg 2024, kursi yang diraih PKB lebih baik dari hasil Pileg 2019. Berkaca dari hal itu, dia pede kepercayaan publik terhadap kader yang diusung Koalisi Perubahan akan meningkat.

PKB sudah mempersiapkan 35 nama calon kepala daerah dari internal maupun eksternal untuk bertarung dalam Pilkada 2024. Namun, Huda belum membeberkan nama-mana yang dimaksud, termasuk untuk Cagub di Pilkada DKI Jakarta 2024. Sebab, pembahasannya dengan koalisi masih menunggu penetapan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret nanti. 
Ia menambahkan, walaupun wacananya adalah Koalisi Perubahan, PKB tidak menutup pintu jika ada parpol lain yang mau bergabung. Jalur komunikasi dengan partai lain untuk Pilkada 2024 pun masih terus dilakukan. Namun, semangatnya berporos pada semangat perubahan sebagai strategi mengubah Indonesia dari daerah.
“Agenda perubahan yang selama ini menjadi agenda utama dalam Pilpres akan terus kita dorong dalam pelaksanaan Pilkada 2024,” pungkasnya.
PKS juga menyambut baik usulan melanjutkan Koalisi Perubahan sampai Pilkada. Khusus untuk DKI Jakarta, Jubir PKS Ahmad Mabruri mengatakan, mengelola Kota Metropolitan seperti Jakarta tidak bisa dilakukan sendirian.

Namun, kata Mabruri, PKS juga masih membuka peluang untuk membangun komunikasi dengan partai lain di luar Koalisi Perubahan dalam mengusung jagoan dalam Pilkada DKI Jakarta. “Mesti kolaborasi dengan semua stakeholder. Dengan Partai NasDem dan PKB kita siap juga kolaborasi,” kata Mabruri, Senin (4/3/2024).

Lalu, bagaimana potensi keberhasilan Koalisi Perubahan di Pilkada? Direktur Eksekutif Trias Politica Agung Baskoro memprediksi, peluang Koalisi Perubahan meraih kemenangan dalam Pilkada terbilang kecil. Sebab, Pilpres dan Pilkada sama-sama menjadi ajang adu kuat figur yang dicalonkan.
Menurutnya, wacana Koalisi Perubahan untuk Pilkada akan mempersempit pemilihan calon kandidat. Bahkan, kandidat yang potensial untuk menang di suatu daerah belum tentu tertarik diusung Koalisi Perubahan.
“Kualitas kandidat menjadi acuan paling utama. Bila basisnya hanya partai koalisi, justru memperkecil peluang menang,” ulasnya, Senin malam (4/3/2024).
Selain itu, kata Agung, politik lokal sangat dinamis dan berbeda dengan realitas nasional. “Sehingga mengkonstruksi realitas politik di pusat dengan di daerah justru kontraproduktif bagi perkembangan partai-partai itu sendiri,” pungkasnya.