Masuknya 2 Parpol Baru Di  Koalisi, Akankah Merubah Jatah Menteri

JAKARTA - Presiden terpilih, Prabowo Subianto sedang utak-atik kabinetnya. Masuknya 2 pendatang baru di par­pol koalisi, yaitu NasDem dan PKB, tentunya akan berpengaruh pada jatah kursi menteri. Namun, partai yang sejak awal menjadi pendukung Prabowo mengaku pasrah, tapi tetap berharap agar jatah menterinya, bisa bertambah.
Harapan itu antara lain disampai­kan oleh elite PAN di acara Rakor­nas PAN Pemenangan Pilkada 2024, Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (9/5/2024) malam. Prabowo hadir di acara tersebut dan ikut memberikan sambutan.
Dalam sesi pembacaan doa, Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay tidak hanya memohon agar acara berlangsung lancar. Saleh secara halus menyampaikan harapan terkait penambahan jatah menteri untuk PAN.

Saleh menegaskan bahwa partain­ya akan terus mendukung Prabowo-Gibran hingga purna tugas nanti. Namun, PAN akan lebih senang lagi jika diberi lebih banyak kes­empatan untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa.

Masih dalam pembacaan doa, Saleh mengungkapkan harapannya agar kader PAN mendapatkan lebih banyak posisi di kabinet. "Sebagai insan yang beriman, kami tentu bersyukur," ujar Saleh. "Namun, kami akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andai amanat yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak dari yang kami perkirakan selama ini," pintanya.
Mendengar doa yang dipanjatkan Saleh Daulay, Prabowo yang tengah menengadahkan tangan, terlihat tersenyum tipis. Sebelum memulai pidatonya, Prabowo mengomentari doa Saleh.

"Ketua Fraksi PAN di DPR, sauda­ra Saleh Daulay yang tadi memimpin doa, itu doa politik yang kreatif sekali. Kalau orang Medan bilang, masuk itu barang," ujar Prabowo, disambut gelak tawa dan tepuk tangan dari ratusan kader yang hadir.
Prabowo mengakui kesetiaan PAN yang telah mendukungnya sejak Pil­pres 2014 hingga 2024. "Istilahnya, kesetiaan harus dibalas kesetiaan," ucapnya.

Sementara itu, Ketum PAN Zulkifli Hasan memilih tak banyak berkomen­tar saat ditanya soal tambahan jatah menteri. Zulhas-sapaannya berkilah, urusan jatah menteri, merupakan ke­wenangan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kami menyerahkan keputusan jatah menteri kepada Prabowo," kata Zulhas, usai mendampingi kader dari seluruh daerah menemui Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepres­idenan, Jakarta, Jumat (10/5/2024).

Di lokasi yang berbeda, Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan tidak khawatir tentang kemungkinan berkurangnya jatah kursi menteri untuk Partai Demokrat. Menurutnya, proses negosiasi ter­kait pembagian jatah menteri telah berjalan, baik melalui komunikasi langsung antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selain itu, ia juga menyampai­kan bahwa selama ini komunikasi Prabowo dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjalan lancar.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan kepercayaan bahwa aspirasi anggota KIM akan diper­timbangkan oleh Prabowo. Menurut Herzaky, Prabowo dikenal sebagai sosok yang demokratis dan sangat terbuka terhadap masukan dan as­pirasi dari berbagai pihak. Apalagi dari mereka yang telah memberikan dukungan total selama Pilpres 2024.
"Pak Prabowo sangat menghargai kerja keras dari tim dan partai politik yang telah membantunya memenang­kan pemilu. Apalagi dari teman-teman dan sahabat dekat yang telah berjuang habis-habisan. Beliau pasti akan mencermati dengan saksama," ujar Herzaky kepada awak media pada Jumat.

Partai Golkar pun memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya uru­san pembagian jatah menteri kepada Prabowo. Ketua DPP Golkar Dave Laksono menjelaskan, pembahasan mengenai jumlah dan posisi men­teri hanya dilakukan pada tingkat kepemimpinan tertinggi partai.

"Pembahasan mengenai jumlah dan posisi apa itu nanti dibahas di level ketum. Pemerintahan saat ini juga masih berlangsung hingga 20 Oktober nanti," kata Dave, Jumat.
Wakil Ketua Umum Partai Gerin­dra, Habiburokhman mengaku tidak tahu mengenai detail diskusi pembagian jatah menteri. "Yang tahu persis isi pembicaraan para ketua umum (parpol) tentu para ketua umum sendiri," ujar Habiburokhman, kepada wartawan, Sabtu (4/5/2024).

Habiburokhman juga menegaskan bahwa diskusi tentang format dan komposisi kabinet sudah mulai di­lakukan. Khususnya, setelah sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir.
"Pak Prabowo punya waktu kira-kira lima bulan ke depan untuk menyusun kabinetnya," jelas Habiburokhman.

Dia menambahkan bahwa sangat mungkin menteri-menteri dalam kabinet Prabowo tidak hanya berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pasalnya Prabowo menyampaikan untuk mengajak semua elemen bangsa bergabung membangun bangsa.