KPU Kabupaten Tangerang Akan Rekrut Ribuan Tenaga Kerja Untuk Penyelenggara Pemilu 2024

TANGERANG—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang membutuhkan ribuan orang untuk menjadi tenaga PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mendatang. Rencananya perekrutan akan dilakukan pada akhir tahun 2022.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Refa mengatakan, KPU membutuhkan lima anggota PPK untuk setiap kecamatan.  Lalu untuk PPS terdiri dari 5 orang di setiap desa atau kelurahan. Terakhir KPPS terdiri dari 5 orang dan 2 orang linmas di setiap TPS.

“Untuk PPK dibutuhkan sebanyak 145, lalu PPS sebanyak 1.370 dan kalau untuk KPPS tergantung jumlah banyak TPS yang dibutuhkan. Dan saat ini masih dalam pendataan. Untuk tenaga tersebut akan mulai perekrutan di akhir tahun 2022 nanti, ” kata Refa, Selasa (23/8).

Menurut Refa, untuk honornya sendiri tentunya ada perbedaan. Diantaranya, untuk Ketua PPK diberikan honor sebesar Rp 2,5 juta, sementara untuk anggotanya sebesar Rp 2,3 juta. Untuk ketua PPS diberikan honor sebesar Rp 1,5 juta, anggota Rp 1,3 juta, sekretaris Rp 1,150 juta, pelaksana teknis Rp 1,05 juta dan Petugas pemutakhiran Rp 1 juta. Sementara untuk ketua KPPS diberikan honor sebesar Rp 1,2 juta, anggota Rp 1,1 juta dan petugas pengamanan TPS sebesar Rp 700 ribu.
“Semua honor akan dihitung per bulan selama proses tahapan pemilihan umum serentak,” ujarnya.

Katanya, saat ini proses yang sedang dilakukan adalah proses verifikasi faktual data keanggotaan partai politik yang telah dinyatakan lolos dalam pendaftaran oleh KPU RI.

“Saat ini sedang berjalan proses verifikasi faktual keanggotaan di setiap Parpol,” ujarnya.

Kepala Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Subarja menambahkan, berdasarkan keputusan KPU RI ada 24 Partai Politik yang telah dinyatakan lolos dalam pendaftaran dan 16 Partai Politik yang dikembalikan berkasnya karena tidak memnuhi syarat, alias tidak lolos karena sudah habis waktu masa pendaftaran.

Dari 16 Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diantaranya. Partai Reformasi, Partai Negri Daulat Indonesia (PANDAI), Partai Demokrasi Republik Indonesia (PDRI), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU), Partai Pelita, Partai Kongres, Partai Karya Republik (Pakar), Partai Bhineka Indonesia (PBI),

Partai Pandu Bangsa (PPB), Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa), Partai Masyumi, Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB), Partai Pemersatu Bangsa, dan Partai Kedaulatan.

“Selain 16 partai yang dinyatakan tidak lolos, ada juga 3 partai lainnya yang tidak mendaftar, tetapi telah mengambil formulir pendaftraan. Kalau keputusan tidak lolos dan lolosnya sebuah partai ada di Pusat, kami hanya verifikasi saja,” ujarnya.

Tahapan verifikasi terdiri dari tujuh bagian, dan 24 Partai Politik yang saat ini sudah dinyatakan lolos pendaftaran saja masih bisa berkurang atau tidak lolos ditahapan berikutnya.

Subarja menjelaskan, dari 7 tahapan itu diantaranya, pertama tahap pendaftaran, saat pendaftaran, Parpol harus memiliki kepengurusan di seluruh kabupaten/kota minimal 75 persen.

Setelah itu, masuk ke dalam tahapan verifikasi keanggotaan,  syarat minimum keanggotaan disetiap parpol, 1.000 atau satu per 1.000 di Kabupaten/Kota. Tahap ke tiga yakni verifikasi kepengurusan, tahap ke empat keterwakilan perempuan 30 persen, tahap ke lima verifikasi sekretariat, tahap ke enam verifikasi faktual keanggotaan. Dan tahapan terakhir, yang ke tujuh adalah penetapan peserta pemilu atau penetapan anggota parpol yang menjadi peserta pemilu 2024. Yang jatuh pada 14 Desember 2022.

“Saat ini masuk ke dalam tahapan ke dua, yaitu verifikasi keanggotaan. Jadi masih panjang, tahapannya masih ada lima tahapan lagi, ” ujarnya.