Selaraskan Kebijakan Kenaikan Harga BBM

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggenjot program perusahaan pelat merah yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Program itu antara lain Solusi (Solar Untuk Koperasi) Nelayan bersinergi dengan Kementerian Koperasi UKM (Usaha Kecil dan Menengah), memperluas Program Makmur sebagai ekosistem pertanian yang terintegrasi, dari hulu hingga ke hilir, Operasi Pasar oleh BUMN sektor pangan, dan perluasan pangsa pasar produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), melalui Holding Perkebunan Nusantara.

Menanggapi ini, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengapresiasi langkah tersebut. Diharapkannya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program BUMN membantu ekonomi masyarakat. Karena, penyesuaian harga BBM tak bisa dipungkiri memberikan dampak ekonomi, terutama bagi masyarakat rentan.

“Ini bukti Pemerintah tidak menutup mata, ada bantuan yang diberikan, ada program lainnya untuk menjaga ekonomi masyarakat tetap berjalan baik,” ujar Mamit saat dihubungi Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) kemarin.

Menurut Mamit, program-program tersebut, termasuk bantuan yang diberikan Pemerintah, akan sangat berarti bagi masyarakat kelas bawah, khususnya yang ada di daerah. Meskipun dia mengakui, nilai bantuan tersebut tak seberapa dan hanya untuk jangka pendek.

Sebagai gambaran, Pemerintah menyiapkan program untuk meringankan beban masyarakat dengan memberikan BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun, yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu. Bantuan ini diberikan sebesar Rp 150.000 per bulan selama empat bulan.

Tak hanya itu, Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 9,6 triliun untuk membantu 16 juta pekerja, dengan pendapatan maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Setiap pekerja akan mendapatkan bantuan Rp 600 ribu.

Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) diperintahkan menggunakan 2 persen dana transfer umum senilai Rp 2,17 triliun untuk membantu angkutan umum, ojek online dan nelayan.

Mamit menilai, penyesuaian harga BBM ini tak terelakkan dan memang harus dilakukan. Ketidakstabilan harga minyak dunia turut menyebabkan ketidakpastian yang berdampak pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Akibat kenaikan harga minyak dunia pada 2022, anggaran subsidi kompensasi energi, termasuk BBM mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat, yaitu dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502 triliun.

Diperkirakan Mamit, angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi negara pasca pandemi Covid-19.

“Jadi, memang harusnya (harga BBM) naik sejak dulu. Anggaran sebesar itu, idealnya dapat digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah,” ucapnya.

Apalagi dalam Undang-Undang (UU) 30 Tahun 2007 tentang Energi sudah cukup jelas, bahwa dana subsidi adalah untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Sayangnya, ada sebanyak 70 persen anggaran subsidi BBM dinikmati kalangan mampu.

“Makanya, segala keputusan Pemerintah terutama terkait kenaikan BBM, pasti sudah melalui berbagai pertimbangan dan sudah diperhitungkan dengan baik,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan adanya penyesuaian harga BBM ini turut membantu kinerja Pertamina. Sebab, di tengah lonjakan harga minyak dunia, Pertamina tetap menjalankan penugasan yang diberikan Pemerintah.

Selama ini Pemerintah mensubsidi BBM jenis pertalite dan solar. Sementara BBM jenis Pertamax dan lainnya, dijual perseroan di bawah harga keekonomian.

“Bagi Pertamina, dengan adanya penyesuaian ini tentu mereka secara cashflow lebih likuid,” katanya.

Meski tak bisa diprediksi, ia berharap, ketika harga minyak dunia turun, Pemerintah melalui Pertamina juga bisa kembali menurunkan harga jual BBMnya ke masyarakat.

“Untuk BBM non subsidi, harusnya mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Ketika harga turun, otomatis mengikuti. Tapi selama ini BBM juga dijual di bawah harga keekonomian, masih ada selisih yang ditanggung Pemerintah atau perusahaan,” sambungnya.

Seperti diketahui, pertalite mengalami kenaikan Rp 2.350 dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar bersubsidi naik Rp 1.641 dari Rp 5.159 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Lalu, pertamax naik Rp 2.000 dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir meminta BUMN menggenjot program guna menyeimbangkan perekonomian. Salah satunya, menjalankan program Solusi Nelayan di tujuh titik selama tiga bulan ke depan. Dengan program ini, kata Erick, akan memudahkan nelayan mendapatkan harga BBM terjangkau.

Dengan begitu, penyaluran solar bersubsidi juga lebih tepat sasaran. Karena koperasi nelayan memiliki data per nama dan alamat yang jelas.

Mantan bos Inter Milan ini menegaskan, sejumlah program tersebut merupakan wujud keseriusan BUMN dalam mendukung peningkatan UMKM.

Apalagi berdasarkan riset, ada sebanyak 70 persen anak muda Indonesia ingin menjadi pengusaha.

“Hal ini akan menjadi fondasi besar bagi Indonesia untuk menjadi negara maju,” pungkasnya. (rm.id)