Dinsos DKI Lakukan Layanan Door To Door

JAKARTA - Dinas Sosial DKI mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada keluarga penerima manfaat. Khusus penerima lansia dan penyandang disabilitas, mereka menyalurkannya secara langsung ke rumah (door to door).

Akun Instagram Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta @dinsosdkijakarta, mengumumkan pencairan BLT BBM. @dinsosdkijakarta menyebut, BLT BBM akan disalurkan secara bertahap mulai Rabu (7/9) di lima wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Syarat penerima BLT BBM ini terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). BLT BBM akan diberikan selama empat bulan (September-Desember), dengan besaran Rp 150 ribu per bulan yang disalurkan dua kali.

Sasaran penerima BLT BBM ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Dinsos Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan, telah berkoordinasi dengan bidang terkait dan Suku Dinas Sosial di lima wilayah kota, untuk mengerahkan petugas agar melaksanakan monitoring penyaluran BLT BBM di lapangan.

“Penyaluran akan dilakukan di kantor Kelurahan atau tempat yang disetujui oleh komunitas yang berada di lokasi terpencil, seperti TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pendamping PKH, maupun door to door atau home visit bagi penerima manfaat yang merupakan lansia maupun penyandang disabilitas,” terang Premi.

Untuk mendapatkan BLT, lanjut Premi, warga cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas penyalur. Setelah itu, data akan dilakukan verifikasi oleh petugas, melalui aplikasi yang sudah tersistem secara otomatis oleh data Kementerian Sosial (Kemensos).

Untuk data penerima bansos, masyarakat dapat mengecek melalui laman cekbansos.kemensos.go.id dan di dalamnya terdapat fitur “Usul Sanggah”. Setiap warga masyarakat bisa melakukan pengecekan apakah datanya termasuk sebagai penerima bansos Kemensos atau tidak.

Unggahan @dinsosdkijakarta ini diserbu beragam komentar warganet. Mayoritas mempersoalkan bansos diterima orang yang itu-itu saja.

“Yang terdampak semua masyarakat tapi kenapa hanya yang punya kartu sakti aja yang dapat BLT BBM. Semua juga mau pak dapat BLT BBM,” kata @triwahyuni1314.

“Yang dapat orangnya itu-itu aja. Mending gak ada bantuan tapi harga nggak naik. Daripada dapat bantuan harga naik, suami saya gojek padahal terdampak banget dengan naiknya bahan bakar bensin,” ujar @misna_amalia.

“Dia lagi, dia lagi yang dapat, aturan benahi dulu siapa aja yang layak dapat. Ini masih pakai data kemarin jadinya 1 orang dapat semua bantuan dari a-z. Sedang yang benar-benar butuh gak dapat bantuan sama sekali. Padahal kan kalian bisa subsidi silang, jadi yang dapat bantuan a-z bisa dibagi ke yang lain yang sangat membutuhkan,” usul @bugismom.

“Mau tanya kenapa yang dapat BLT BBM itu peserta PKH dan semacamnya. Peserta PKH bukankah sudah terjadwal dapat bantuan dari Pemerintah? Bagaimana masyarakat yang tidak terdaftar sebagai peserta penerima manfaat dari PKH tapi juga ikut terdampak atas kenaikan BBM ini?” tanya @raniwiharto.

Subsidi Transportasi

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta menggelar rapat yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jumat malam (9/9).

Menurut Anies, kebijakan penyesuaian harga BBM akibat gejolak ekonomi dunia ini tak bisa dihindari.

“Tekanannya makin besar dan tak ada pilihan, kecuali melakukan penyesuaian harga, salah satunya harga BBM,” kata Anies.

Sebagai upaya pengendalian inflasi, Pemprov DKI Jakarta bersama TPID mengeluarkan rekomendasi untuk meredam dampak kenaikan harga BBM. Salah satu rekomendasinya, menjaga agar tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI tidak berubah atau tidak naik.

Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp 66,3 miliar sebagai tambahan Public Service Obligation (PSO).

“Ini segera dieksekusi dengan Rp 62,1 miliar untuk Transjakarta dan Rp 4,2 miliar untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan Transjakarta tidak ada perubahan (tarif),” jelasnya.

Berita Terkait : Ini 3 Langkah Untuk Capai Keberhasilan Pembangunan Di Bidang Kumham

Upaya ini diharapkan mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum.

“Dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas. Dan, untuk yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo, pindah ke kendaraan umum,” ajak Anies.

Anies menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengusulkan Pemprov DKI menggratiskan seluruh transportasi publik selama satu bulan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga BBM.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini yakin kenaikan harga BBM subsidi akan mengerek harga kebutuhan pokok dan memicu inflasi ekonomi.

“Pastinya berdampak langsung dan mempersulit perekonomian warga Jakarta. Apalagi rata-rata warga Jakarta mobilitasnya cukup tinggi, dapat diasumsikan pengeluarannya bertambah setelah kenaikan BBM ini,” tandasnya. (rm.id)