Eksklusif Dengan Menko Polhukam Prof Mahfud MD

JAKARTA - Menjelang pemilu, suasana politik mulai warna warni. Informasi seliweran dan sebagian menjadi pembicaraan masyarakat. Mulai dari kasus Sambo, kenaikan harga BBM, sampai yang terbaru, isu kebocoran data para elite dan pejabat oleh seorang hacker.

Menko Polhukam Prof Mahfud MD mengatakan, letupan politik itu biasa. Tapi, pemerintah sudah bisa mengukur dan menakarnya. Sehingga bisa diatasi dengan baik.

Kemarin, Menko Polhukam menerima Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), yaitu Kiki Iswara (Direktur Utama Rakyat Merdeka/CEO RM Group), didampingi Ratna Susilowati (Direktur Pemberitaan/Pemimpin Umum RMid), Supratman (Ketua Dewan Kebijakan Redaksi/Kepala Riset dan Analisis), Kartika Sari (Wakil Pemimpin Redaksi), Firsty Hestyarini (Pemimpin Redaksi RMid), dan Ujang Sunda (Redaktur Eksekutif).

Mahfud yang dikenal blak-blakan, menjawab beragam informasi seru itu dengan santai tapi lugas. Berikut penuturannya:

Menjelang Pemilu 2024, situasi politik mulai menghangat. Bagaimana antisipasi Pemerintah agar kondisi politik tetap kondusif?

Sudah pasti, setiap pemilu, bahkan setiap akan pemilu, ada konflik antar kontestan. Tetapi, sekarang sudah bagus sistemnya. Apalagi KPU sekarang independen. Saya yakin, ke depan akan lebih baik.

Jadi, gejolak akan tetap ada?

Gejolak pasti ada. Namun, sudah terukur. Kecil-kecilan. Itu konsekuensi demokrasi. Pemerintah sudah punya roadmap-nya. Ini sensitifnya di bulan ini, saat perhitungan, pengumuman. Letupan itu sudah biasa. Sudah kita ukur.

Dari sudut mekanisme dan hukum, serta jaminan negara untuk pemilih, saya yakin pemilu saat ini lebih fair. Dari sudut masyarakatnya, tergantung bagaimana partai politik memberi pembelajaran. Itu yang harus diantisipasi. Parpol agar lebih dewasa bersikap.

Pemilu 2019 polarisasinya begitu dalam. Supaya hal itu tidak terulang di Pemilu berikutnya, bagaimana saran Bapak?

Silakan bersaing. Tetapi yang paling penting, sesudah Pemilu, polarisasi ini wajib selesai. Ini peran penting parpol. Perlu menata kesadaran bahwa ancaman kita yang lebih utama adalah korupsi dan penegakan hukum. Dan banyak urusan di luar elektoral yang lebih penting. Agar setelah pencoblosan, semua kontestan konsentrasi untuk membenahi itu.

Seberapa sulit menghilangkan polarisasi tersebut?

Pada saat kampanye, memang susah menghilangkan polarisasi. Ini bagian strategi kampanye, adu gagasan dan pertarungan merayu pemilih, tapi jangan terlampau jauh.

Misalnya, saat kampanye, saya ngomong seperti ini: “hai para santri pilihlah saya, saya juga santri, juga Islam”. Itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai, “pilihlah saya nanti kalau menang, kita hancurkan yang bukan Islam”. Itu politik identitas yang amat salah.

Pak Mahfud setuju dengan ide bertanding untuk bersanding?

Bertanding untuk bersanding, silakan saja. Itu sah dalam politik dan demokrasi. Bukan hanya Pak Prabowo yang dulu lawan terus bergabung ke pemerintahan Pak Jokowi. Kan banyak contohnya.

Dulu, pemilihan calon wakil presidennya Ibu Megawati, usai Gus Dur lengser, ada Pak Agum Gumelar, Pak SBY, Pak Hamzah Haz. Itu kan pemilihan di MPR. Pak Hamzah Haz terpilih. Sisanya jadi menteri. Agum Gumelar menjadi Menteri Perhubungan, Pak SBY jadi Menkopolsoskam. Jadi, sudah sejak dulu. Di Indonesia tidak tabu dan biasa saja.

Sekarang geser ke soal kenaikan harga BBM. Terasa demonya makin ramai Pak, gimana ini?

Saya melihat, ya reaksi pasti ada. Kebijakan ini, agar subsidi tepat sasaran. Dinikmati oleh yang berhak. Kita sudah menghitung, demonstrasinya seberapa besar, seberapa lama.

Kalau soal ribut-ribut kebocoran data oleh hacker, apa langkah yang dilakukan Pemerintah?

Begini. Apakah data bocor? Iya. Tapi, bukan rahasia negara. Data umum biasa saja. Misalnya, identitas saya. Di YouTube, di Google juga sudah ada. Sampai hari ini, setidaknya nggak ada satu pun yang bocor itu rahasia negara. Itu data umum saja. Itu didapat tak perlu dibocorkan.

Mengapa isu data bocor ini begitu heboh ya?

Pembocoran ini dramatisasi saja. Saya ingin satu saja, mana yang sifatnya rahasia. Misalnya, pembicaraan antara Presiden dengan BIN. Tidak ada.

Yang ada kan masih nama orang, data biasa, sekolahnya di mana, biasa saja. Itu saja. Misalnya data Pak Tito Karnavian, itu data lama tahun 2013, nomor HP nya belum ganti.

Jadi, kebocoran data ini masih tahap wajar, Pak?

Dulu, zaman Pak SBY ada WikiLeaks, yang rahasia. Sekarang kan tidak ada yang rahasia. Tapi, bagaimanapun kita hargai kreativitas. Nggak apa-apa, agar kita hati-hati dan waspada.

Jangan sampai nanti yang bocor yang rahasia itu. Kita akan membentuk satuan tugas khusus untuk mengidentifikasi semacam itu. Ini menginspirasi kita untuk lebih waspada.

Gara-gara reaksi kenaikan harga BBM dan data bocor, urusan Sambo jadi tenggelam. Bagaimana Pak Mahfud mengawal soal ini sampai tuntas?

Kita akan kawal agar kasus ini ditegakkan dengan hukum yang profesional. Masyarakat jangan khawatir. Semua akan diperbaiki prosesnya dan akan kita kawal terus proses pengadilannya. Kita berharap cepat selesai. Karena akhir ta hun ini polisi sudah harus fokus peng amanan pemilu.

Selama pandemi, hampir tak ter dengar problematika hukum, keamanan, dan sosial politik? Bagaimana Pak Mahfud mengkordinasikan semua institusi sehingga kondisi tetap kondusif seperti sekarang?

Kuncinya pada ketegasan dalam menetapkan kebijakan, serta penegakan aturan. Itu yang dilakukan Presiden Jokowi. Kontroversi yang muncul, tegas siapa yang melanggar, ditindak, tapi dalam praktiknya dengan persuasif. Hampir tak ada kan yang melanggar. Kalau ada, ya sedikit.

Ada strategi lain sehingga gejolak terkelola dengan baik?

Mengapa relatif tak ada gejolak, karena kami pantau betul situasi sosialnya. Kami menggandeng tokoh-tokoh, akademisi, ahli pandemi, ahli ekonomi, ulama, perguruan tinggi. Alhamdulillah, kita termasuk satu dari lima negara terbaik di dunia dalam penanggulangan pandemi.

Bagaimana koordinasi antar kementerian soal penanggulangan pandemi Covid-19?

Relatif di bawah saya tak menemui kendala. Nggak ada kesulitan. Saya koordinasi saja. Saya bilang tidak boleh ada yang merasa ego sektoral yang tinggi. Saya pertemukan saja antar lembaga. Kita bisa mendeteksi apa yang akan terjadi. Alhamdulilah, BIN kita bagus. Jadi lebih mudah.

Termasuk bagaimana mengatasi penentang antivaksin?

Saya kumpulkan semuanya untuk berdebat. Misalnya, berkaitan dengan agama, saya panggil kelompok agama, Majelis Ulama untuk menjelaskan ini ke publik. Bahkan dulu awal pandemi di Papua, supaya orang mau divaksin, harus dibayar.

Alhamdulilah singkatnya semua teratasi dengan baik. Sekarang orang antre vaksin. Mau dengan sendirinya. Kita sekarang termasuk negara terbaik dalam pemberian vaksinasi Covid-19. (rm.id)