Pemprov Jabar Mau Kirim Siswa Bermasalah Ke Barak TNI

JABAR - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengirim murid-murid bermasalah “Sekolah Karakter” viral di media sosial. Banyak pihak meminta rencana itu dimatangkan lebih dahulu sebelum diterapkan.

 

Pengamat kebijakan pendidikan Prof. Cecep Dar mawan menyatakan, setiap rencana khususnya dibidang pendidikan, harus dilandasi oleh hasil riset mendalam dan mempertimbangkan aspek edukatif.

 

Meski mengirim murid-murid bermasalah ke “Sekolah Karakter” di barak TNI memiliki tujuan baik, program itu tetap memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.

 

“Semua kebijakan atau program harus berbasis pada hasil kajian. Setiap siswa yang bermasalah, kan persoalannya bisa beda-beda. Jangan ujug-ujug dimasukkan ke pendidikan militer,” ujar Cecep dalam keterangannya dikutip, Selasa (29/4/2025).

 

Idealnya, lanjut dia, karakter siswa dibina melalui pendidikan karakter yang melibatkan berbagai pihak, bukan hanya TNI.

 

Menurut dia, faktor pemicu siswa bermasalah memiliki banyak variabel, sehingga tak bisa diselesaikan dengan satu solusi.

 

“Harus ada ahli pendidikan, ahli psikologi, guru bimbingan konseling dan pembina OSIS yang dilibatkan. Ini institusi pendidikan, bukan sekadar penegakan disiplin,” tegasnya.

 

Cecep mengingatkan, pengemblengan siswa melalui “sekolah karakter dan kepribadian di militer” yang digagas Pemprov Jabar, akan berlangsung selama 6 bulan. Hal tersebut berpotensi membuat para siswa memiliki ketertinggalan secara akademik, bila mereka mengikuti program tersebut.

 

Setelah enam bulan, mereka mau masuk semester berapa? Ini harus dikaji ulang dengan melibatkan berbagai stakeholder,” usulnya.

 

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin juga memberikan sejumlah catatan soal rencana Pemprov Jabar mengirim siswa-siswa bermasalah untuk bersekola karakter dan kepribadian kepada TNI.

 

Menurut dia, meski program tersebut memiliki tujuan baik, pelibatan TNI dalam sekolah karakter dan kepribadian tak boleh menganggu tugas-tugas pokok TNI.

 

“Tujuan program itu baik, ingin mendisiplinkan anak-anak yang bermasalah. Dalam kondisi seperti itu, TNI boleh saja memberikan bantuan, asalkan tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI,” ujarnya.

 

Selain menjaga tupoksi, lanjut Hasanuddin, pelibatan TNI juga tak boleh mengganggu jadwal latihan atau kegiatan utama militer lainnya.

 

“Intinya, tidak boleh mengganggu hal-hal lain di lingkungan TNI,” cetusnya.

 

Terkait teknis pelatihan di barak, dia meminta hal tersebut dikomunikasikan lebih lanjut dengan pejabat yang memahami atau pakar di bidang pendidikan.

 

Hasanuddin juga menegaskan tentang pentingnya memperhatikan pendekatan pendidikan yang tepat, agar program pembinaan sesuai dengan kaidah pendidikan, bukan menakut-nakuti.

 

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, pihaknya berencana menyekolahkan siswa bermasalah di Jabar ke TNI pada 2 Mei 2025. Nantinya, di dalam barak para siswa bermasalah akan mendapat gemblengan pendidikan karakter.

 

Untuk menjalankan rencana ini, Pemprov Jabar akan bekerja sama dengan TNI dan Polri. Pada tahap awal, kebijakan akan dilakukan di daerah-daerah rawan.

 

“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujar Dedi, Minggu (27/4/2025).

 

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, siswa yang akan mengikuti pendidikan karakter akan ditampung pada 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI. Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal.

 

Mereka akan diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa,” imbuhnya.

 

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal (Brigjen) Wahyu Yudhayana mengakui, Kodam III/Siliwangi akan meneken kerja sama dengan Pemprov Jabar untuk menjalankan program pendidikan karakter pada siswa bermasalah di Jabar.

 

“Sesuai hasil komunikasi dengan Staf Teritorial Angkatan Darat dan Staf Teritorial Kodam III/Siliwangi, akan dilaksanakan kerja sama antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar terkait penanganan siswa yang bermasalah. Mengenai rencana waktu pelaksanaan akan dibicarakan lebih perinci dengan Pemprov Jabar,” ujarnya.

 

Rencana Pemprov Jabar itu ramai diperbincangkan netizen di berbagai platform media sosial.

 

Melalui akun Instagramnya, sutradara film Joko Anwar menyampaikan ketidaksetujuannya pada ide tersebut.

 

“Kang @DediMulyadi71, mengirim anak-anak yang ‘bermasalah’ ke barak militer atau institusi yang mengajarkan kedisiplinan dengan kepatuhan bukan solusi yang tepat. Karena ini tidak membuat kita lebih memahami akar masalah perilaku anak. Mereka butuh pemahaman emosi, penyembuhan trauma, dan bimbingan personal. Bukan sekedar dikondisikan untuk patuh. Barak militer tidak dikondisikan untuk memberikan kebutuhan ini. Kalau sempat, nonton Pengepungan di Bukit Duri ya, Kang. Nuhun,” ujarnya di akun @jokoanwar.

 

Akun @YefaIbit setuju dengan rencana Pemprov Jabar.

 

“Ini hanya disekolahkan karakter dan kedisiplinan bukan dipersenjatai loh ya. Sepengalaman gue, dapat latihan semi militer selama 2 bulan aja, udah tobat, apa lagi 6 bulan, langsung di jalan yang lurus alias nggak akan bandel lagi,” tulisnya.

 

Harus diakui, TNI punya disiplin yang kuat. Selain itu, mereka dikirim ke barak dengan tujuan mendidik karakter,” cuit akun @MaruThegoe, di media sosial X.

 

“Apa siswa bermasalahanya nggak akan jadi tambah kuat ya? Khawatir yang tadinya cuma berani keroyokan, selepas dari batak jadi solo player,” timpal akun @adityapermana87.

 

“Kalau nggak salah di Amerika Serikat (AS) ada juga program seperti ini “SCARED STRAIGHT”. Tapi, remaja nakalnya dimasukkan ke penjara buat melihat apa ganjaran yang diberikan, jika berbuat kriminal. Para napi di dalam juga berkontribusi menasihati para remaja nakal,” ungkap akun @aldislamay.