Rapat Di Hotel Dan Restoran Hidupkan Ekonomi Daerah

JAKARTA - Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang membolehkan Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan rapat di hotel dan restoran secara terbatas, mendapat tanggapan positif. Keputusan itu diyakini akan menghidupkan dan mendongkrak roda perekonomian di daerah.

 

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai, diizinkannya kembali Pemda melakukan rapat di hotel dan restoran secara terbatas, menjadi sinyal positif bagi roda perekonomian daerah.

 

Menurut dia, keputusan tersebut akan kembali menggairahkan sektor usaha perhotelan dan restoran di daerah.

 

“Kita sambut positif sepanjang semangat efisiensi dan efektivitas anggaran bisa dipertanggungjawabkan secara baik dan akuntabel,” ujar Rifqinizamy dalam keterangannya dikutip, Selasa (10/6/2025).

 

Menurutnya, industri perhotelan dan restoran mengalami pelambatan lantaran pembatasan aktivitas Meeting, Invention, Convention and Event (MICE), akibat kebijakan efisiensi anggaran.

 

Sebab itu, Rifqinizamy menyambut baik kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang kembali memperbolehkan Pemda rapat di hotel dan restoran.

 

Meski begitu, dia mengusulkan adanya standar biaya penggunaan hotel dan restoran untuk kepentingan rapat dan pertemuan resmi yang dilakukan oleh Pemerintah. Standar itu harus dituangkan ke dalam petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Kemendagri.

 

Menurut Rifqinizamy, adanya juknis soal standar biaya akan menjadi landasan bagi Pemda memutuskan, apakah rapat harus dilakukan di hotel atau cukup dilakukan di kantor.

 

Jika rapatnya tidak terlalu penting, skalanya kecil, tetap harus memprioritaskan penggunaan kantor,” cetusnya.

 

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong juga mendukung pernyataan Tito. Menurut dia, dibukanya keran atau kebijakan yang membolehkan melakukan rapat di hotel dan restoran, bisa membantu Pemda meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Itu bagus bagi daerah yang sumber pendapatan utamanya dari sektor perhotelan dan memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup. Silakan mengadakan kegiatan Pemda di hotel,” ujarnya.

 

Namun begitu, Bahtra mengingatkan, lampu hijau yang diberikan Kemendagri harus tetap dijalankan secara bijak. Pemda tetap perlu melakukan pembatasan anggaran, khususnya pada hal-hal yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepentingan publik.

 

Pembatasan anggaran hanya untuk hal tertentu. Misalnya perjalanan dinas dikurangi, hal-hal yang nggak berkaitan langsung dengan kepentingan publik juga dikurangi,” tegasnya.

 

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie juga menyambut baik kebijakan tersebut. Menurutnya, okupansi hotel akan meningkat akibat kebijakan tersebut dan itu akan mempengaruhi pendapatan Kota Tangsel dari sektor pajak.

 

“Kebijakan ini sangat menggembirakan dan bermanfaat untuk menghidupkan kembali tingkat okupansi hotel dan resto di Tangsel,” kata Benyamin.

 

Dia memastikan, diperbolehkannya melakukan rapat di hotel dan restoran, tak akan membuat semua rapat dilakukan di tempat-tempat tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel akan tetap melakukan skala prioritas dan menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.

 

Tentunya belum semuanya, ya. Kami susun dulu. Nanti teknisnya seperti apa, semuanya akan sesuai dengan aturan yang ada,” jelasnya.

 

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh Pemda kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

 

Tito menekankan, Pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda MICE.

 

Kurangi boleh, tapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buat kegiatan di sana agar mereka bisa hidup,” kata Tito, Selasa (10/6/2025).

 

Dibolehkannya Pemda kembali melakukan rapat di hotel dan restoran disambut riuh netizen.

 

“Betul lebih baik dibolehkan rapat lagi. Tapi, jangan hotel besar bintang 4 ke atas. Maksimum rapat bintang 3 atau di kantor Pemda,” cuit akun @wisnudjati.

 

Hotel di kota-kota besar, pemasukannya dari Pemerintah. Mereka bikin raker dan seminar. Pegawai dari daerah-daerah dateng sekaligus nginep,” tulis akun @darganpoll.

 

“Boleh kok rapat. Seluruh industri hotel dan restoran kan punya hubungan juga dengan tenaga kerja dan rantai pasok di daerah. Kalau hotel dan restoran bangkrut, penganguran bertambah. Suplayer makanan dan sayuran juga jadi kehilangan penghasilan,” tutur akun @tatapmatasayaa.

 

“Saya sih ragu okupansi hotel dan restoran akan naik. Soalnya, anggaran Pemda sudah sangat terbatas untuk bisa melakukan rapat di hotel,” timpal akun @lpkkaltim.