Agar Tidak Menumpuk Di Hari Rabu, ASN DKI Baiknya Digilir Naik Kendaraan Umum

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta William A Sarana mengusulkan sistem rotasi dalam kebijakan penggunaan transportasi umum oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta.

 

Rotasi  ini untuk menghindari penumpukan penumpang, khu­susnya setiap Rabu saat ASN wajib menggunakan moda trans­portasi publik,” kata Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indone­sia (PSI) DPRD DKI ini.

 

Menurut William, jumlah ASN di Jakarta sekitar 70.000 orang berpotensi menyebabkan lonjakan penumpang jika selu­ruhnya diwajibkan naik trans­portasi umum pada hari yang sama. Hal itu akan menyulitkan masyarakat yang tidak mempu­nyai kendaraan pribadi.

 

Transjakarta harus meman­tau, apakah setiap Rabu terjadi penumpukan,” ujar William dalam Diskusi Publik “100 Hari Gubernur Jakarta” di Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).

 

Teknisnya, William mengu­sulkan agar penggunaan trans­portasi umum dilakukan bergiliran antar-dinas. Misalnya, satu dinas menggunakan transportasi umum hari Senin, sedangkan dinas lain Selasa dan seterusnya.

 

Contohnya, ASN Dinas Bina Marga Senin, Dinas Kominfo Selasa. Jadi, tidak mesti Rabu,” tandasnya.

 

Kendati begitu, lanjut Aditya, pengelola moda transportasi pub­lik perlu mengecek terlebih da­hulu apakah terjadi penumpukan atau tidak pada Rabu. Jika tidak terjadi penumpukan, menurut­nya, rotasi itu tidak diperlukan.

 

Seiring kebijakan wajib naik transportasi umum bagi ASN DKI pada Rabu, Gubernur Ja­karta Pramono Anung mengaku, mulai ada permintaan dari pihak swasta agar karyawan mereka juga diwajibkan menggunakan transportasi umum.

 

Apakah karyawan swasta pada Rabu juga diwajibkan naik kendaraan umum, kami sedang mengkajinya,” ujar Pramono di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6/2025).

 

Namun, sementara ini kewajiban naik moda transportasi umum pada Rabu masih terbatas bagi ASN DKI, sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025.

 

Dia juga menyoroti wacana pemberian fasilitas transportasi umum gratis dan wajib untuk karyawan swasta.

 

Menurutnya, hal ini memung­kinkan, asalkan disertai kebi­jakan penyesuaian jam kerja.

 

Kemarin kan ada wacana jad­wal masuk kantor berbeda-beda untuk mengurai kemacetan,” tandasnya.

 

Contoh, perusahaan dapat menerapkan jam kerja fleksibel sesuai jadwal moda transportasi publik gratis untuk pekerja swasta.

 

Misalnya, kantor A naik Transjakarta gratis, masuknya pukul 10 pagi, tapi keluarnya lebih malam, supaya tak terjadi penumpukan,” ujarnya.

 

Subsidi Transjabodetabek

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tengah menyiapkan langkah memperluas subsidi transportasi umum, Transjabodetabek.

 

Pramono menjelaskan, be­saran subsidi yang diberikan mencapai Rp 11.500 per penum­pang untuk menekan tarif yang seharusnya dibayar masyarakat.

 

Harga transportasi di Jabo­detabek harusnya Rp 15.000. Sedangkan masyarakat hanya membayar Rp 3.500,” ucap Pram.

 

Pramono menambahkan, pembukaan jalur baru Transja­bodetabek tidak mengurangi layanan di dalam kota Jakarta. Hal ini disampaikan Pramono untuk menanggapi keluhan masyarakat tentang berkurangnya kapasitas bus di dalam kota, setelah ada Transjabodetabek.

 

“Saya sudah memberi instruk­si tegas kepada Dinas Perhubungan DKI agar operasional dalam Kota Jakarta tetap men­jadi prioritas,” tandas mantan Wakil Ketua DPR ini.

 

Pramono menjelaskan, animo masyarakat terhadap layanan transportasi umum sangat tinggi, bahkan melebihi prediksi awal Pemprov DKI. Contoh, untuk Transjabodetabek PIK 2-Blok M, Pemprov DKI hanya merancang maksimal 2.000 penumpang per hari. “Sekarang, rata-rata sekitar 5.000 penumpang,” jelasnya.

 

Menurut Pramono, fenomena ini sinyal positif karena menun­jukkan pergeseran perilaku masyarakat dari naik kendaraan pribadi ke transportasi umum.

 

Lebih lanjut, Pramono me­nyebut, sejumlah daerah sekitar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, hingga Cianjur, telah mengajukan permintaan jalur transportasi umum yang lebih banyak untuk menuju Jakarta dan sebaliknya.

 

Namun, Pemprov DKI harus terlebih dahulu melakukan per­siapan agar perluasan layanan ini tidak mengganggu layanan di Jakarta.