Jumlah Orang Miskin Turun 210 Ribu

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Angka ini turun sebanyak 210 ribu orang dibandingkan September 2024 yang mencapai 24,06 juta jiwa.

 

“Dari sisi persentase, jumlah penduduk miskin terhadap total populasi pada Maret 2025 mencapai 8,47 persen. Jika dibandingkan dengan data September 2024, angkanya turun 0,1 persen poin,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

 

Dalam grafik perkembangan tingkat kemiskinan yang ditampilkan Ateng melalui konferensi pers virtual, angka kemiskinan sempat meningkat sebesar 0,03 persen poin pada September 2022. Namun, sejak Maret 2023 hingga Maret 2025, tren kemiskinan menunjukkan penurunan secara berangsur.

 

Berdasarkan wilayah, angka kemiskinan di perkotaan per Maret 2025 tercatat sebesar 6,73 persen, sementara di pedesaan mencapai 11,03 persen. Persentase kemiskinan di pedesaan turun 0,31 persen poin dibandingkan September 2024. Sebaliknya, di perkotaan justru naik 0,07 persen poin.

 

Dari sisi sebaran wilayah, mayoritas penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,56 juta jiwa atau 52,66 persen dari total penduduk miskin nasional. Sementara itu, angka kemiskinan terkecil tercatat di Pulau Kalimantan, dengan persentase 0,89 persen atau hanya berkontribusi 3,75 persen terhadap total nasional.

 

BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem berdasarkan Survei Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2025 mencapai 2,38 juta orang. Angka ini turun 0,4 juta dibandingkan September 2024, dan turun 1,18 juta dibandingkan Maret 2024.

 

Secara persentase, jumlah penduduk miskin ekstrem mencakup 0,85 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini turun 0,14 persen poin dibandingkan September 2024, atau turun 0,41 persen poin dibandingkan Maret 2024.

 

Ateng menjelaskan, BPS masih menggunakan purchasing power parity (PPP) tahun 2017 dengan ambang batas 2,15 dolar AS per kapita per hari sebagai dasar penghitungan kemiskinan ekstrem. Padahal, saat ini Bank Dunia telah menggunakan PPP 2021 dengan ambang batas 3 dolar AS per kapita per hari sebagai acuan baru.

 

Ini dilakukan agar bisa dibandingkan dengan data dari periode-periode sebelumnya,” jelas Ateng. Namun, BPS akan terus mengikuti perkembangan metodologi global, terutama dalam pengukuran kemiskinan ekstrem.

 

Menanggapi data tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan, penurunan angka kemiskinan tidak lepas dari keberhasilan kolaborasi lintas sektor dan program pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah. Cak Imin—sapaan akrab Muhaimin—menegaskan, pendekatan pemberdayaan difokuskan untuk mempercepat transformasi masyarakat miskin agar menjadi sejahtera dan mandiri.

 

Sebanyak 210 ribu orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kami fokuskan untuk menjadi lebih berdaya dan sejahtera,” ungkap Cak Imin.

 

Ia menyatakan, strategi pemberdayaan kini diarahkan secara khusus untuk menjangkau kelompok masyarakat dalam kategori kemiskinan ekstrem. Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, lanjutnya, dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

 

Salah satu model pemberdayaan yang diterapkan adalah pemanfaatan dana keumatan melalui kerja sama dengan lembaga filantropi seperti Baznas, Forum Zakat, serta mendorong optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar lebih berdampak.

 

“Data akan terus kami jadikan acuan dalam mengorkestrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tegasnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut tren penurunan angka kemiskinan yang dirilis BPS sebagai cerminan keberhasilan awal kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. “Memang tujuan dari pemerintahan yang belum lama ini terbentuk adalah antara lain untuk menurunkan tingkat kemiskinan, dan upaya-upaya itu terus dilakukan oleh pemerintah saat ini,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

 

Ia menilai penurunan angka kemiskinan ini merupakan sinyal positif atas efektivitas program-program ekonomi dan sosial yang mulai dijalankan. Namun, Dasco menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap data yang disampaikan BPS.

 

Pimpinan DPR, lanjut politisi Partai Gerindra itu, akan meminta BPS untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait data kemiskinan terbaru kepada para anggota dewan, khususnya komisi yang membidangi urusan tersebut.