Palestina Merdeka Sudah Di Depan Mata

PALESTINA - Setelah Prancis, Inggris dan Kanada menyatakan kesiapannya mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, belasan negara Barat lainnya juga menyatakan dukungan serupa. Palestina merdeka sudah di depan mata. Semoga saja. Amin.

 

Perdana Menteri (PM) Inggris, Sir Keir Starmer menyampaikan, Inggris akan mengakui Palestina sebagai negara merdeka paling cepat pada September 2025. Kecuali jika Israel mengambil langkah signifikan untuk menghentikan pembantaian di Gaza.

 

Inggris mendesak Israel segera mengakhiri situasi mengerikan di Gaza, menyetujui gencatan senjata, berkomitmen pada perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan, dan menghidupkan kembali proposal solusi dua negara.

 

“Kekhawatiran terbesar kami adalah para sandera Israel dan rakyat Gaza. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk mengakhiri penderitaan saat ini dan mengubah situasi di lapangan,” demikian pernyataan resmi dari Kantor PM Inggris yang dikutip dari Reuters, Kamis (31/7/2025).

 

Pengumuman ini datang kurang dari seminggu setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2025.

 

Kanada juga akan mengikuti jejak Prancis dan Inggris. Pengumuman tersebut disampaikan PM Kanada Mark Carney didampingi Menteri Luar Negeri Anita Anand, pada Rabu (30/7/2025).

 

Kanada menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara: Palestina merdeka yang hidup damai berdampingan dengan Israel. “Kanada bermaksud untuk mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB ke-80, September 2025 mendatang,” ujar Carney.

 

Belasan negara Barat juga beramai-ramai menyatakan akan mengakui kemerdekaan Palestina dalam forum Majelis Umum PBB mendatang. “Posisi negara kami mencerminkan komitmen untuk menemukan solusi demi perdamaian abadi di Timur Tengah,” kata PM Malta, Robert Abela, Selasa (29/7/2025).

 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, yang hadir dalam konferensi di New York yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi pada Selasa (29/7/2025) menyampaikan, 15 negara Barat telah menyatakan keinginan mereka untuk mengakui negara Palestina. Dalam deklarasi bersama di New York itu, mereka juga mengajak negara lain untuk ikut bergabung.

 

“Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis ingin mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung,” tulis Barrot di platform X, dikutip dari France24, Rabu (30/7/2025).

 

Deklarasi bersama ini diteken oleh para menteri luar negeri dari Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol.

 

Dalam pernyataan bersama tersebut, 15 negara itu menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara, yang diharapkan mampu mengakhiri konflik Israel-Palestina secara permanen, yakni dengan berdirinya negara Palestina di samping Israel.

 

Sebagai informasi, hingga saat ini status kenegaraan Palestina telah mendapat dukungan dari 147 negara anggota PBB, atau setara dengan sekitar 75 persen dari total anggota.

 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil langkah cepat menuju solusi dua negara. Ia menegaskan, pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dan harus segera diakhiri.

 

“Kita harus tegaskan bahwa kedaulatan negara bagi rakyat Palestina adalah hak, bukan hadiah,” ujar Guterres saat pembukaan KTT PBB soal Palestina di New York, Senin (28/7/2025).

 

Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, menyambut baik dukungan dari banyak negara terhadap kemerdekaan Palestina.

 

Bagaimana respons Israel? PM Israel Benjamin Netanyahu, mengecam langkah Prancis, Kanada, dan negara-negara lain yang akan mengakui kemerdekaan Palestina. Ia menyebut langkah tersebut sebagai ancaman langsung terhadap eksistensi Israel.

 

Penolakan juga datang dari Amerika Serikat (AS). Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio menyebut, keputusan Prancis sebagai langkah gegabah. Ia menilai dukungan internasional ini justru akan memperkuat narasi ekstremisme. “Ini adalah tamparan bagi para korban 7 Oktober,” ujar Rubio, merujuk pada serangan Hamas ke wilayah Israel.