Megawati Pada Penutupan Kongres
PDIP Tidak Oposisi, Tidak Koalisi, Tapi Penyeimbang

BALI - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya usai Pilpres 2024. PDIP tidak akan jadi oposisi. Tapi juga tak ikut-ikutan koalisi. Posisinya jelas, sebagai penyeimbang.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menutup Kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali Convention Center, Sabtu (2/8/2025).
“Saya tegaskan satu hal yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita. Ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,” kata Megawati dalam pidato politiknya yang disambut riuh peserta kongres.
Menurut Presiden ke-5 RI itu, demokrasi Indonesia tidak mengenal politik blok-blokan kekuasaan. Demokrasi Indonesia, kata Mega, harus berpijak pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.
PDIP tidak memposisikan diri sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak kepada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang," tegasnya.
Sikap penyeimbang, lanjut Mega, bukan berarti pasif. Ia memastikan PDIP akan tetap kritis. Jika pemerintah jalan lurus, partainya akan mendukung. Tapi kalau ada penyimpangan, siap-siap saja kena semprot.
Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Tapi kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berkeadilan,” tegasnya.
Megawati juga mengajak seluruh kader partai untuk terus menjaga demokrasi Indonesia. Ia mengingatkan, keberpihakan tidak harus selalu berarti berada di dalam pemerintahan.
“Keberpihakan itu soal kesetiaan pada kebenaran. Soal moralitas politik seperti yang diajarkan Bung Karno,” ujarnya.
Menutup pidatonya, Megawati kembali menyerukan agar PDIP terus menjalankan peran strategisnya dalam demokrasi Indonesia. "Kita pelopor perjuangan rakyat. Kita penyeimbang konstitusional. Jangan lupa, kita adalah warga negara Indonesia yang sah,” pungkasnya.
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Nasional | 20 jam yang lalu
Kesehatan | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Opini | 1 hari yang lalu