Rapat Malam-malam Di Hambalang, Prabowo Sikat Tambang Ilegal

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat mendadak bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025) malam. Rapat yang berlangsung sekitar empat jam ini, membahas penertiban kawasan hutan dan pemberantasan tambang ilegal.

 

Informasi rapat tersebut dibagikan oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Rabu (20/8/2025). Dalam unggahannya, terlihat para menteri hadir dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan membawa dokumen rapat.

 

Menteri yang hadir adalah Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selain itu, hadir pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

 

“Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga ke kediamannya di Hambalang, Bogor, untuk membahas langkah-langkah penertiban kawasan hutan dan aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara,” tulis Seskab Teddy dalam postingan tersebut.

 

Prabowo meminta laporan terkini mengenai langkah-langkah penertiban kawasan hutan dan aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan negara. "Pembahasan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI," sambung Teddy.

 

Saat itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tebang pilih dalam menindak pelaku maupun pihak yang membekingi praktik tambang ilegal. Ia bahkan menyebut sudah mengantongi data 1.063 tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

 

“Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal dari mana pun baik TNI, Polri, maupun purnawirawan, tidak ada alasan! Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraannya, di Gedung MPR, Jumat (25/8/2025).

 

Prabowo juga menegaskan tidak akan mundur meski menghadapi figur kuat yang berusaha menghalangi. “Saya sudah lama jadi orang Indonesia, sudah lihat segala macam ulah. Apalagi saya ini mantan tentara. Jadi, junior-junior jangan macam-macam,” ujar mantan Danjen Kopassus itu.

 

Kepala Negara meminta dukungan seluruh elemen bangsa, termasuk MPR dan partai politik, untuk bersama-sama memberantas tambang ilegal.

 

Sikap tegas Presiden mendapat apresiasi dari anggota Komisi XII DPR sekaligus Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno. Ia menilai keberanian Presiden menjadi harapan baru masyarakat untuk menekan kerusakan lingkungan akibat praktik tambang ilegal.

 

“Persoalan tambang ilegal ini bukan hal baru. Bahkan saat saya memimpin Panja Tambang Ilegal di DPR, kami merekomendasikan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian ESDM. Alhamdulillah kini rekomendasi itu sudah terealisasi,” ujar Eddy, Rabu (20/8/2025).

 

Ketua Komisi XII DPR Bambang Pattijaya juga menyambut baik keberadaan Ditjen Gakkum di Kementerian ESDM yang dinilai mampu membuat pengawasan pertambangan lebih fokus dan terarah.

 

Sementara itu, Dirjen Gakkum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae mengungkapkan, pihaknya telah melakukan sejumlah penindakan. Dalam dua bulan terakhir, setidaknya tiga kasus tambang ilegal berhasil ditindak.

 

“Kami juga melakukan pendampingan untuk optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, salah satunya mengelola stockpile bauksit di Bintan agar tetap memberikan pemasukan,” kata Rilke di Jakarta, Minggu (17/8/2025).

 

Ditjen Gakkum, lanjutnya, juga sudah memetakan potensi tambang ilegal di sektor batu bara, nikel, dan mineral lainnya.