Jaga Perasaan Rakyat, Pejabat Dilarang Gelar Pesta Mewah dan Flexing

JAKARTA - Untuk menjaga perasaan rakyat, Pemerintah mengimbau para pejabat tidak menggelar pesta mewah dan pamer alias flexing. Imbauan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid, dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

 

Imbauan ini berlaku untuk semua pejabat, termasuk para kepala daerah. Mendagri meminta mereka tidak menggelar pesta mewah, baik hari ulang tahun daerah, kegiatan seremonial kedinasan, maupun acara keluarga seperti pernikahan atau ulang tahun pribadi. Semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan harus ditunda. 

 

“Apalagi dengan musik-musik seperti pesta, di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi. Momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana," ucapnya.

 

Mendagri menyarankan, acara seremonial dialihkan ke hal yang lebih bermanfaat. "Lebih baik tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu. Ini lebih bermanfaat," jelas mantan Kapolri ini.

 

Dia khawatir, pesta mewah dapat memicu provokasi baru dari pihak tak bertanggung jawab. Juga bisa menimbulkan amunisi yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi tidak kondusif.

 

Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain, dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat," ujarnya.

 

Mendagri juga mengingatkan agar pejabat memerhatikan cara berpakaian dan pemilihan aksesoris seperti cincin, jam tangan, perhiasan, hingga kendaraan. Mendagri mengimbau agar para pejabat tidak menggunakan pakaian dan aksesoris mewah. "Sebab masyarakat lagi prihatin," imbuhnya.

 

Selain itu, Mendagri telah memoratorium atau menunda perjalanan dinas ke luar negeri bagi para kepala daerah. Mendagri juga meminta kepala daerah melaksanakan rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pejabat daerah perlu turun langsung, duduk bersama tokoh dan unsur masyarakat.

 

Selanjutnya, Mendagri menyarankan kepala daerah menggelar doa lintas agama untuk meminta kedamaian dan keselamatan bangsa ini. Selanjutnya, memasifkan program pro rakyat seperti gerakan pasar murah dan bantuan sosial.

 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung siap melaksanakan imbauan Mendagri ini. Dia setuju dengan moratorium kunjungan ke luar negeri bagi kepala daerah dan mengurangi acara-acara yang bersifat selebrasi ataupun memamerkan kemewahan.

 

Soal moratorium kunker ke luar negeri, Jakarta setuju banget. Juga nyanyi-nyanyi dan sebagainya dikurangi," kata Pramono.

 

Pramono mengapresiasi arahan Mendagri. Kebijakan ini sejalan dengan kondisi rakyat yang sedang tidak baik-baik saja. "Saya di internal, kepada wali kota juga meminta para pejabat terkait, menjaga perkataan. Boleh menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan tugas utamanya," katanya.

 

Menanggapi arahan Mendagri, Gubernur Riau Abdul Wahid menggelar rapat bersama Forkopimda di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru. Pihaknya siap mematuhi seluruh imbauan tersebut. Salah satunya, pelayanan publik yang santun dan tidak arogan, agar tak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

 

Dia telah menginstruksikan seluruh ASN menjalankan program-program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Program sosial ini harus dijalankan dengan baik agar tidak menjadi pemicu keresahan lokal.

 

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga siap menjalankan imbauan Mendagri. Dia mengingatkan jajarannya tidak pamer barang mewah alias flexing di tengah situasi sensitif saat ini. Tri mengaku pernah menegur jajarannya yang merayakan ulang tahun di sebuah hotel. 

 

Pernah saya tegur di dalam apel. Saya sampaikan, tidak boleh, melukai hati masyarakat," kata Tri, di Kantor Wali Kota Bekasi, Selasa (2/9/2025).

 

Dia mengimbau jajaran Pemkot Bekasi menjadi teladan kesederhanaan dan tulus dalam pelayanan kepada masyarakat. "Kesederhanaan dimulai dengan keteladanan, dimulai dari pribadi saya," ujar dia.  

 

Sementara, mantan anggota DPR Didi Irawadi Syamsuddin mengingatkan pejabat untuk mengurangi menggunakan bunyi sirine Patwal yang meraung-raung saat melintas di jalan. Sebab, hal itu membuat masyarakat jengkel.

 

"Kehormatan pejabat tak pernah lahir dari sirine yang meraung-raung di jalanan, apalagi dari pamer harta benda. Justru seringkali menimbulkan jarak dengan rakyat, rasa terganggu, bahkan kekesalan," ungkapnya.