BGN Bantah Program MBG Dan Pengangkatan Karyawan SPPG Sedot Anggaran Pendidikan

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, meluruskan berbagai narasi negatif yang membenturkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan isu pemotongan anggaran pendidikan hingga nasib guru honorer. 

 

Nanik menegaskan bahwa isu pemotongan dana pendidikan senilai Rp 335 triliun hingga Rp 400 triliun untuk MBG adalah kabar bohong atau hoax.

 

Berdasarkan klarifikasi langsung dari Menteri Keuangan Purbaya, Nanik menjelaskan bahwa anggaran MBG bukan diambil dari dana pendidikan saja, melainkan hasil pemotongan efisiensi dari seluruh kementerian dan lembaga. 

 

Menkeu menekankan bahwa anggaran di Kemenkeu sendiri ikut dipangkas, bahkan pemerintah menggunakan dana pampasan dari para koruptor untuk membiayai program tersebut.

 

Nanik juga menepis kabar viral mengenai gaji sopir MBG sebesar Rp 3 juta yang dibanding-bandingkan dengan honor guru yang hanya Rp 300 ribu. Ia menjelaskan bahwa gaji sopir MBG sebenarnya dihitung harian sebesar Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu, sehingga total maksimal yang diterima hanya berkisar Rp 1,9 juta hingga Rp 2,4 juta jika bekerja penuh tanpa absen.

 

"Saya kira membandingkan profesi guru dengan pencuci ompreng, sopir MBG dll dengan guru, itu justru merendahkan para pendidik," ujar Nanik dalam keterangannya.

 

Terkait isu 32.000 karyawan SPPG yang diangkat menjadi ASN, Nanik meluruskan bahwa jumlah yang benar baru 2.000 orang yang lolos sebagai ASN karena memiliki keahlian khusus seperti ahli gizi dan akuntan untuk pengisian pos di lembaga baru BGN. 

 

Adapun angka 32.000 merupakan jumlah peserta yang baru mengikuti tes tahap kedua. Ia juga menegaskan bahwa pengangkatan guru honorer menjadi ASN tetap merupakan hak penuh pemerintah daerah (Pemda) tingkat I dan II, bukan tanggung jawab BGN.

 

Jadi jelas ya tidak ada kaitannya antara pemotongan anggaran pendidikan untuk MBG dengan pengangkatan ASN guru honorer," tegas Nanik.

 

Nanik memaparkan postur anggaran pendidikan yang justru terus meningkat: Rp 608,3 triliun pada 2023, naik menjadi Rp 665 triliun pada 2024, kemudian Rp 724,3 triliun pada 2025, dan diproyeksikan mencapai Rp 757,8 triliun pada 2026. 

 

Ia menjelaskan bahwa gaji guru honorer di sekolah negeri selama ini dibayar oleh Pemda, sedangkan di sekolah swasta oleh yayasan, sementara pemerintah pusat di era Presiden Prabowo memberikan insentif tambahan.

 

Nanik juga menegaskan bahwa program MBG dan pendidikan berjalan beriringan. Hal ini dibuktikan dengan tetap jalannya program pembangunan 514 Sekolah Rakyat (SR), peningkatan kuota beasiswa LPDP menjadi 5.750 orang, pembukaan fakultas kedokteran gratis, hingga pembangunan 40 sekolah unggulan Garuda bidang STEM.

 

"Program MBG memang belum sempurna, dan kami mohon maaf bila ada kekurangan, namun kami akan berusaha keras untuk memberikan yang terbaik," pungkas Nanik.