Dorong TNI Profesional Dan Reformasi Kepolisian

JAKARTA - Sebanyak 16 tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis(11/9/2025). Mereka mendorong TNI profesional, reformasi kepolisian dan pembebasan aktivis yang ditangkap pada aksi Agustus kelabu lalu.

 

Keenam belas tokoh bangsa yang bertemu Presiden Prabowo adalah Sinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Pdt Gomar Gultom, Romo Franz Magnis-Suseno, Omi K Nurcholis Majid, Lukman Hakim Saifuddin, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Alissa Wahid.

 

Kemudian, Komaruddin Hidayat, Francisia SS Seda, Laode M Syarif, Hong Thin, Kamaruddin Amin, Bikku Dhanmasubho Mahathera, Pdt RD Aloys Budi Purnomo, dan Uskup Antonius S Bunjamin.

 

Seusai pertemuan yang ber­langsung dua jam itu, Menteri Agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, pertemuan itu sebagai upaya memberikan masukan ke­pada Pemerintah ihwal masalah kebangsaan.

 

"Termasuk, (masalah) aksi massa sepanjang 25-31 Agustus 2025 di Jakarta, dan sejumlah daerah di Indonesia," jelas politi­si Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

 

Lukman mengatakan, isu darurat militer yang sempat men­jadi kekhawatiran masyarakat juga dibahas. Dia menegaskan, Presiden Prabowo berkomitmen untuk tetap menjaga supremasi sipil.

 

Presiden berkali-kali me­nyatakan komitmennya untuk itu, bahwa Presiden berkomit­men untuk menegakkan supre­masi sipil," ungkapnya.

 

Lukman mengajak masyarakat untuk menilai langsung komit­men Presiden Prabowo. "Kita lihat saja ke depan seperti apa, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, yang beliau janjikan, terealisasi dalam tataran imple­mentasi," ujarnya.

 

Gerakan Nurani Bangsa (GNB), kata Lukman, juga menyoroti keterlibatan militer di ruang sipil. Kata Lukman, GNB menekankan TNI harus difokus­kan sebagai tentara profesional sesuai tugas pokok dan fung­sinya.

 

Kita ingin TNI ini betul-betul kuat pada diri bangsa ini. TNI jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitan­nya dengan peran dan tugas pokoknya. Jadi, itu hakikatnya adalah manifestasi dari supre­masi sipil,” tegasnya.

 

Lukman menambahkan, GNB juga meminta polisi segera membebaskan para aktivis, pelajar, hingga mahasiswa yang ditangkap saat aksi demo ber­buntut ricuh pada Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya di Indoneaia.

 

Kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota, di Tanah Air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebas­kan," tegasnya.

 

Untuk diketahui, sebanyak 583 orang masih ditahan. Total ada 5.400 orang ditangkap, 4.800 dibebaskan.

 

Menurut Lukman, demonstrasi yang dilakukan para maha­siswa dan aktivis dijamin oleh konstitusi. Masalahnya, kata dia, demonstrasi damai itu berubah hingga berbuntut kericuhan, perusakan fasilitas umum, pem­bakaran, dan penjarahan.

 

"Itu kemudian menimbulkan fitnah, tuduhan macam-macam," katanya.

 

Untuk itu, GNB mendorong pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kerusuhan yang terjadi. Lukman mengusulkan tim tersebut diiisi oleh orang-orang profesional dan memiliki integritas tinggi.

 

Pendeta Gomar Gultom me­nambahkan, GNB menyarankan perlunya evaluasi dan reformasi terhadap kepolisian. Dia mengatakan, tuntutan terhadap kepoli­sian untuk berbenah banyak diinginkan masyarakat.

 

"Presiden Prabowo merespons,akan membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian," ujarnya.

 

Selain peristiwa Agustus kela­bu, kata Gomar, dalam perte­muan dengan Presiden Prabowo itu, GNB juga membahas sejum­lah masalah bangsa. Di antaran­ya permasalahan-permasalahan ekonomi, politik, hukum, hak asasi manusia, hingga pertahanan dan keamanan.

 

Sebelumnya, Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan, pihaknya masih mena­han 583 orang atas kericuhan yang terjadi di Jakarta dan se­jumlah daerah di Indonesia pada 25-31 Agustus 2025.

 

Dia mengatakan, sebanyak 5.400 orang ditangkap dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025. Dari jumlah itu, 4.800 orang di antaranya telah dibebaskan atau dikembalikan ke rumahnya masing-masing.

 

Jadi tinggal 583 yang saat ini yang dalam proses, baik di Jakarta, kemudian Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan beberapa wilayah lainnya," kata Dedi Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Senin (8/9/2025).

 

Sementara itu, Wakil Panglima TNI Jenderal Tendyo Budi Revita membantah terdapat ske­nario penetapan darurat militer melalui cipta kondisi berbagai kerusuhan dalam aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.

 

"Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan,"kata Tandyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).