TB Simatupang Dari Macet Horor, Kini Ramai Lancar…

JAKARTA - Uji coba rekayasa lalu lintas dengan membuka satu lajur tol gratis melalui Gerbang Tol Fatmawati 2, efektif mengurangi kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan (Jaksel). Sejumlah titik di kawasan itu kini ramai lancar.

 

Uji coba itu dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI) Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

 

Pantauan Redaksi, dampak uji coba ini cukup terasa. Pada Senin (15/9/2025), sekitar pukul 19.30 WIB, arus lalu lintas dari Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) setelah flyover Fatmawati, menjadi ramai lancar. Padahal, biasanya macet parah.

 

Senin malam itu, hingga sekitar pukul 20.00 WIB, masih terlihat sejumlah petugas Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI yang mengatur arus lalu lintas, dan mengarahkan mobil pribadi masuk jalur kiri Gerbang Tol (GT) Fatmawati 2. Sebab, jalur kanan tetap berbayar. Bukan jalur uji coba.

 

Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Kota Administrasi Jaksel Bernad Octavianus Pasaribu yang ditemui di lokasi menyebut, dampak kebijakan ini masih terus ditingkatkan, karena masih terjadi perlambatan. “Mungkin masih banyak pengendara yang belum tahu rekayasa ini,” kata Bernard.

 

Selain itu, perlambatan juga terjadi pada kendaraan dari arah Rumah Sakit (RS) Fatmawati yang hendak berbelok kanan. Penyebabnya, banyak taksi dan ojek online yang berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

 

Meski begitu, pantauan Redaksi, uji coba rekayasa lalu lintas ini terasa sampai Halte Transjakarta Lebak Bulus, yang belum lama ini ada proyek galian PAM Jaya dan dibangun bedeng cukup besar di tengah jalan. Sepanjang jalan yang sebelumnya terjadi penumpukan kendaraan, menjadi ramai lancar.

 

Uji coba ini dilakukan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sekitar Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Fatmawati, dan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Kebijakan ini berlangsung selama lima hari, mulai Senin hingga Jumat, 15-19 September 2025, pada pukul 17.00 sampai 20.00 WIB, yang merupakan jam sibuk di kawasan tersebut.

 

“Masyarakat dari Jalan Fatmawati yang akan menuju Lebak Bulus, selain menggunakan jalan eksisting, dapat juga menggunakan tambahan satu lajur paling kiri dari gerbang tol Fatmawati 2, tanpa dipungut biaya,” jelas Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Syafrin Liputo, Minggu (14/9/2025).

 

Lajur khusus ini hanya untuk kendaraan roda empat. Tidak berlaku untuk motor dan truk. Tujuan utama dari kebijakan ini, untuk menambah kapasitas jalan di ruas Jalan RA Kartini sisi selatan (arah Lebak Bulus), dan mengurangi kepadatan lalu lintas di Simpang Fatmawati  hingga Simpang Lebak Bulus. Rekayasa ini menjadi bagian dari langkah penanganan kemacetan yang sering terjadi di titik tersebut.

 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung uji coba jalur gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2 pada Senin (15/9/2025). “Jika terbukti efektif menurunkan kepadatan lalu lintas di TB Simatupang maupun Fatmawati, saya meminta Dinas Perhubungan untuk bekerja sama dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memperpanjang kebijakan ini hingga akhir Oktober,” kata Pram.

 

Menurutnya, uji coba ini sejalan dengan batas waktu percepatan pembangunan yang diberikan kepada PAM Jaya, PAL Jaya, dan Dinas Bina Marga hingga Oktober 2025. Pramono juga telah meminta PT Transjakarta dan MRT Jakarta mengatur operasionalnya, agar tidak mengganggu jalur kendaraan lain.

 

Naik-turun penumpang Transjakarta harus tetap berjalan, tapi jangan sampai menutup jalur sehingga menyisakan hanya satu lajur. Itu memicu kemacetan. Dengan pengaturan yang baik, lima hari ke depan kita harap memberi hasil memuaskan dan mengurangi kemacetan secara signifikan,” tegasnya.

 

Menurut Pram, uji coba jalur tol gratis ini tidak akan mengurangi pendapatan pengelola tol, karena memanfaatkan lajur kiri yang selama ini jarang digunakan. Evaluasi berbasis data akan dilakukan setelah lima hari simulasi.

 

“Jika belum efektif, kami akan mencari solusi lain. Intinya, setiap masukan publik akan kami respons cepat dengan tindakan nyata di lapangan,” ucap mantan Sekretaris Kabinet ini.

 

Dia juga menekankan pentingnya ketertiban pengguna jalan, agar tidak ada kendaraan yang berhenti sembarangan di pelican crossing, baik taksi, ojek online, maupun kendaraan pribadi.

 

“Saya sudah beberapa kali mencoba tanpa pengawalan ke sini, memang macetnya luar biasa. Karena itu, kami lakukan langkah cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tuturnya.

 

Polemik mengenai proyek galian yang menyebabkan kemacetan parah di Jalan TB Si matupang, jadi sorotan Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan.

 

August mengatakan, sudah berbicara dengan dinas terkait untuk mengatasi masalah ini. “Sudah kami sampaikan dalam rapat kerja maupun langsung ke dinas terkait,” katanya, Senin (15/9/2025).

 

August menegaskan, proyek Pemprov DKI dan Proyek Strategis Nasional (PSN), seharusnya tidak menyengsarakan warga. Pihak-pihak yang mengerjakannya, perlu memiliki standar operasional prosedur (SOP), salah satunya untuk memitigasi terjadinya gangguan terhadap aktivitas warga di sekitarnya.

 

“Kalau memang proyek itu sangat penting dan harus segera dilaksanakan, maka perlu ada pemikiran bagaimana SOP-nya,” ujar Penasihat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

 

Dia menyorot papan-papan pemberitahuan di proyek-proyek galian itu. Menurutnya, pemberitahuan tersebut tidak cukup. August minta agar kontraktor melakukan terobosan terkait pengerjaan proyek.

 

“Misalnya mengerjakan itu pada jam-jam subuh. Kemudian, parkiran-parkiran yang tadinya ada toko-toko, juga direlokasi dahulu para pedagangnya untuk sementara waktu,” tuturnya.

 

August juga mendesak adanya kerja sama antara sektor-sektor terkait, untuk menyusun skema mitigasi, agar proyek-proyek tidak lagi mengganggu warga.