Sudah Tak Ada Aroma Banteng di Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Aroma Banteng di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah tidak ada lagi. Satu-satunya kader PDIP Hendrar Prihadi alias Hendi yang ada di pemerintahan, dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam reshuffle kabinet jilid III, Rabu (18/9/2025). Posisinya diganti oleh pejabat karier Sarah Sadiqa.

 

Hendi mengaku baru mengetahui kabar pencopotannya beberapa jam sebelum pelantikan Sarah. Pria kelahiran 30 Maret 1971 ini, legowo. Setelah kepastian kabar itu, dia langsung berkemas untuk pulang kampung ke Semarang.

 

“Pastilah (pulang kampung). Kan, rumahnya di Semarang,” kata mantan Wali Kota Semarang dua periode tersebut, Rabu (17/9/2025).

 

Hendi dilantik menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022, di masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di era Jokowi, PDIP merupakan partai pendukung Pemerintah. Saat kekuasaan beralih ke Prabowo-Gibran, PDIP menegaskan berada di luar pemerintahan. Tak ada kader Banteng yang masuk di kabinet. Namun, saat itu, posisi Hendi masih dipertahankan.

 

Pencopotan Hendi tak membuat PDIP mutung. Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menegaskan, pihaknya tak mempersoalkan pencopotan Hendi.

 

“Lho, kalau soal itu hak prerogatif Presiden,” kata Ganjar, Kamis (18/9/2025).

 

Mantan Capres 2024 itu memandang, keputusan Prabowo harus dipahami secara realistis. PDIP pun memang memilih berdiri di luar pemerintahan. Konsekuensinya, kader Banteng yang ada di pemerintahan harus siap diganti.

 

Kalau kemudian ada kader yang diganti, ya itu risiko politik. PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang berada di luar pemerintah,” tegas mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini.

 

Hal serupa disampaikan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Dia menegaskan, PDIP menghormati keputusan Prabowo, termasuk soal merombak posisi Kepala LKPP.

 

“PDI Perjuangan itu organisasi partai politik yang sangat menghormati prinsip-prinsip bernegara. Salah satu prinsip bernegara kita adalah kekuasaan eksekutif itu, berada di tangan Presiden,” kata Basarah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

 

Basarah menyebut, pergantian pejabat di pemerintahan merupakan hal normal. Pencopotan Hendi tak akan mengubah sikap PDIP. Mau di luar atau di dalam pemerintahan, PDIP tetap siap mendukung program baik Prabowo.

 

“Kami menghormati keputusan Presiden untuk mengganti beliau, karena memang Pak Hendi juga sudah cukup lama di situ. Jadi, kesimpulannya, PDI Perjuangan menghormati dan mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut,” imbuhnya.

 

Basarah juga mengingatkan, posisi Hendi di LKPP adalah warisan dari era Jokowi. Wajar saja jika Prabowo ingin menempatkan orang kepercayaannya di kursi strategis.

 

“Karena sekarang Presidennya adalah Pak Prabowo, maka beliau lah yang memiliki wewenang eksekutorial untuk menata kabinetnya atau pembantu-pembantunya di lembaga-lembaga negara, kementerian, dan non-kementerian,” pungkasnya.

 

Bagaimana sikap PDIP setelah tidak ada satu pun kadernya di pemerintahan? Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyatakan, kondisi ini tak akan serta merta membuat PDIP jadi oposisi. Sebab, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih punya relasi baik dengan Prabowo.

 

“Bu Mega kan masih Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN. Kecuali posisi beliau juga berubah,” ucapnya.