Gubernur Pramono Minta Restu Ke Menkeu Purbaya Untuk Bangun Gedung Bank Jakarta di SCBD

JAKARTA - Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas sejumlah isu penting, termasuk penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) untuk DKI Jakarta serta rencana pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan ibu kota.

 

“Tetapi juga kami ingin memanfaatkan dana Rp 200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta,” kata Pramono usai pertemuan di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

 

Gubernur Pramono juga menyampaikan rencana pembangunan gedung Bank Jakarta yang akan dibangun di kawasan SCBD (Sudirman Central Business District), dengan melibatkan kerja sama bersama Kementerian Keuangan.

 

“Hal yang berkaitan dengan gedung Bank Jakarta yang di SCBD, kami memohon persetujuan Kementerian Keuangan, Pak Menteri, untuk bisa disetujui dan kami akan segera bangun di SCBD,” ungkapnya.

 

Menanggapi permintaan dari Gubernur Pramono, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan dukungannya. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menambahkan puluhan triliun rupiah ke Bank Jakarta, asal bank tersebut memiliki kapasitas penyaluran yang memadai.

 

“Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa nyerep? Jangan sampai saya kasih duit panik terusnya. Waduh gak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur bisa,” ujar Purbaya.

 

Menurutnya, dana tersebut nantinya akan disalurkan ke sektor produktif seperti UMKM dan industri lainnya, tidak hanya di Jakarta tetapi juga wilayah lain.

 

“Tapi kalau 10 triliun 20 triliun aja bisa kali ya untuk nyerep ya. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain,” lanjutnya.

 

Menteri Purbaya menegaskan bahwa pemotongan DBH dilakukan karena keterbatasan fiskal nasional. Namun, dia menjanjikan akan melakukan evaluasi ulang terhadap pendapatan negara di tahun depan. Jika kondisi membaik, dana bagi hasil untuk daerah bisa dikembalikan.

 

“Ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa, nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikan lagi ke daerah,” kata Menteri Keuangan.

 

Dia juga mengapresiasi sikap Gubernur Pramono yang tidak banyak melakukan protes terhadap keputusan pemerintah pusat.

 

“Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang gak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp20 triliun,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut, Purbaya memastikan perkembangan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun di Himbara bisa disalurkan dengan baik. Ia menilai kebijakan tersebut juga sudah berdampak positif ke masyarakat.