Sumut Catatkan Rekor Inflasi Tertinggi, Pemprov Siapkan 11 Kebijakan Stabilkan Harga

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat untuk menekan laju inflasi yang mencapai 5,32 persen pada September 2025, atau tertinggi secara nasional. Mereka telah menyiapkan 11 kebijakan untuk memastikan inflasi yang terjadi, tidak membebani perekonomian masyarakat.

 

Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Daerah, karena hal tersebut membawa dampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. 

 

“Inflasi bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Kami mengambil langkah cepat dan terukur agar hargaharga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Bobby usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), secara virtual, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Senin (6/10/2025). 

 

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, tekanan inflasi di Sumut berasal dari sejumlah komoditas pangan, seperti cabe merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Namun, dia memastikan, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan sejumlah aksi jangka pendek, untuk menekan gejolak harga. 

 

Tiga bulan ke depan, lanjut Bobby, Pemprov Sumut akan menjalankan 11 langkah, untuk menurunkan sejumlah harga komoditi penyumbang inflasi tertinggi. Di antaranya, urai dia, pihaknya akan membagikan secara gratis komoditi penyumbang inflasi, percepat program bantuan pangan, pasar murah, sidak pasar, dan monitoring distribusi pangan. 

 

“Kami juga akan memperkuat kerja sama antar daerah, menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola cabe dan bawang merah, melakukan antisipasi bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penetapan toko pantau inflasi,” tuturnya.

 

Lebih lanjut, Bobby menekankan, semua langkah yang dijalankan pihaknya, sesuai dengan prinsip 4T, yakni tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu. “Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” cetusnya. 

 

Bobby menambahkan, upaya untuk menekankan atau menangani inflasi tidak cukup dengan operasi pasar. Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran BUMD pangan daerah dalam menjaga ketersediaan stok komoditas utama. 

 

“Kami menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU), aktif mengelola dan menyalurkan pasokan cabe, bawang, serta beras,” tandasnya. 

 

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung menambahkan, selain melakukan penanganan jangka pendek atau langkah cepat, pihaknya juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir. 

 

Menurut dia, Pemprov Sumut akan menjadikan BUMD pangan daerah sebagai bagian dari ekosistem pangan strategis, mendorong mereka untuk bekerja sama dengan kelompok tani, serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) se-Provinsi Sumut, untuk menjaga kesinambungan pasokan. 

 

Dengan cara ini, kami akan membuat Provinsi Sumatera Utara tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, harga akan lebih terkendali,” tegasnya. 

 

Poppy menambahkan, langkah tersebut juga diiringi dengan peningkatan koordinasi dan kerja sama antara TPID Provinsi, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Satgas Pangan. 

 

“Kami juga akan melakukan publikasi secara berkala melalui press release dan konferensi pers, untuk menjaga dan melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat,” tandasnya. 

 

Terpisah, Ketua Barisan Bobby Nasution (BBN) Indonesia, Ricky Rizaldi Rangkuti menegaskan, pihaknya bersama relawan lainnya siap membantu Pemprov Sumut dalam mengendalikan inflasi. Salah satu upaya yang akan dilakukan, ungkap dia, menggelontorkan sebanyak 5 ton beras dengan harga murah kepada masyarakat. 

 

“Program ini bertujuan untuk menstabilkan harga beras yang menjadi salah satu fokus Pemprov Sumatera Utara,” imbuhnya. 

 

Dia menjelaskan, besar tersebut akan digelontorkan dalam operasi pasar murah di sejumlah lokasi strategis, dengan kemasan 5 kg. Beras yang dilepas ke masyarakat dihargai Rp 30 ribu per 5 kg, atau setengah harga dari harga di pasaran. 

 

Dalam operasi ini, setiap orang hanya diperbolehkan membeli 1 karung beras. Kelompok masyarakat yang disasar adalah para driver ojek online (ojol) dan masyarakat kurang mampu lainnya,” jelasnya. 

 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir menegur Gubernur Sumut atas capaian inflasi tertinggi di Indonesia, dan melampaui batas aman. Sumut menjadi salah satu dari 10 provinsi yang tercatat memiliki inflasi cukup tinggi. 

 

“Bapak-ibu sekalian, inflasi 5,32 (persen) dalam suatu provinsi (Sumatra Utara) itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi,” ujar Tomsi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, yang ditayangkan di YouTube Kemendagri. 

 

Bahkan, Tomsi membandingkan Provinsi Sumut dengan Papua Pegunungan, yang memiliki kondisi medan atau geografis yang menghambat distribusi pangan. Namun, provinsi itu masih sanggup mencatatkan angka inflasi sebesar 3,55 persen. 

 

“Bapak ibu sekalian kami mohon cek kembali ini, cek kembali, perhatikan, berusaha sekeras-kerasnya! Dari daftar-daftar itu masih terlihat ada kabupaten kota yang berharap anugerah Tuhan yang Maha Esa saja, usahanya tidak maksimal,” tegasnya.