Pengamat: Bahlil Gaspol Benahi Migas, Rente Mulai Tersingkir

SERPONG UTARA – Kinerja sektor minyak dan gas bumi (migas) di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dinilai mulai menunjukkan hasil nyata di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah pengamat menilai, capaian ini menandai arah baru tata kelola energi nasional yang lebih tegas dan berpihak pada rakyat.

 

Data Kementerian ESDM mencatat, lifting migas nasional sepanjang semester I 2025 mencapai 111,9 persen dari target APBN, dengan produksi meningkat dari sekitar 430 ribu menjadi hampir 600 ribu barel per hari. Angka ini menjadi sinyal positif bahwa reformasi yang digulirkan Bahlil di sektor energi mulai membuahkan hasil.

 

Pengamat energi dari Gerilya Institute, Subkhan Agung Sulistio, menilai peningkatan produksi ini sebagai bukti perbaikan manajemen di lapangan.

 

“Langkah ini menunjukkan ada perbaikan tata kelola yang signifikan. Tapi kalau mau menjaga tren positif, pemerintah perlu membuka wilayah kerja baru dan menemukan cadangan minyak baru,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk “Satu Tahun Prabowo–Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Energi?” di Serpong Utara, Senin (13/10).

 

Menurutnya, kenaikan lifting juga tak lepas dari inovasi teknologi dan efisiensi operasional. 

 

“Teknologi baru memungkinkan optimalisasi sumur yang dulu dianggap tidak produktif. Tapi untuk jangka panjang, kuncinya tetap eksplorasi baru,” jelasnya.

 

Subkhan juga mengapresiasi kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat yang dinilai memberi ruang kemandirian energi di tingkat lokal.

 

“Sumur tua hasilnya kecil, tapi kalau dikelola masyarakat bisa memberi manfaat ekonomi langsung. Ini langkah konkret mendekatkan energi ke rakyat,” tambahnya.

 

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai capaian di sektor migas tak bisa dilepaskan dari strategi besar Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam merombak tata kelola sumber daya alam nasional.

 

“Prabowo sedang melakukan reset besar-besaran terhadap tata kelola ekonomi, termasuk energi. Ia sedang menghitung ulang kekayaan negara dan memastikan tidak ada lagi kelompok rente yang bermain di tengah,” tegas Adib.

 

Menurutnya, langkah-langkah seperti hilirisasi tambang, pembangunan smelter, dan legalisasi sumur rakyat adalah strategi politik energi menuju kedaulatan nasional.

 

“Tantangan sekarang bukan cuma teknis, tapi juga narasi publik. Kadang kebijakannya bagus, tapi komunikasi pemerintah yang kurang kuat membuat publik salah paham,” ujarnya.

 

Hal senada disampaikan pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Korry El Yana, yang menilai komunikasi publik pemerintah soal energi masih lemah.

 

“Banyak kebijakan strategis malah gagal dipahami masyarakat karena penyampaiannya sepotong-sepotong. Narasi buzzer dan komentar liar di media sosial justru mendistorsi pesan utama,” kata Korry.

 

Ia menyarankan pemerintah membangun kanal komunikasi resmi yang kuat dan berbasis data, agar kebijakan energi tidak mudah dipelintir opini negatif.

 

“Kalau komunikasinya terbuka dan didukung pakar, masyarakat bisa menilai dengan objektif. Jangan sampai program bagus malah kalah oleh framing di media sosial,” ujarnya.

 

Kinerja positif sektor migas di bawah Bahlil disebut para pengamat sebagai awal babak baru dalam pengelolaan energi nasional. Dengan reformasi birokrasi, inovasi teknologi, dan komunikasi publik yang lebih transparan, pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai tengah membangun kedaulatan energi tanpa rente dan tanpa basa-basi.