Baru 23 Dapur MBG di Tangsel yang Urus SLHS

CIPUTAT - Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) kini menjadi syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap dapur umum penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG). Syarat pokok ini, menjadi harga mati setelah bermunculannya sederet kasus keracunan di sejumlah wilayah. Tak terkecuali di wilayah termuda se-Provinsi Banten ini. 

 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Allin Hendalin Mahdaniar memaparkan bahwa hingga saat ini, baru ada 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengajukan sertifikasi kelayakan ini. 

 

"Dari 41 (SPPG) yang terdaftar, ada 29 yang sudah operasional. Lalu yang sudah proses mengajukan SLHS ke kami itu 23," papar Allin di Puspemkot Tangsel, Senin (13/10). 

 

Seluruh pengajuan itu, kata Allin, kini masih berproses. Sebab untuk mengantongi izin ini, banyak tahapan yang harus dilalui. 

 

"Jadi dari 23 tersebut, kepala dapurnya harus sudah mempunyai sertifikat penjamah makanan. Kemudian yang sedang kita upayakan sekarang juga adalah sedang melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, dan juga 50% dari penjamah makanan tersebut harus sudah mendapatkan pelatihan penjamah makanan," jelas Allin. 

 

Allin menjamin, seluruh proses pengajuan SLHS ini akan difasilitasi oleh Dinkes Kota Tangsel. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan, sesuai dengan arahan pemerintah. 

 

Kendati demikian, Allin menegaskan bahwa inspeksi kesehatan lingkungan akan tetap dilakukan dengan ketat. 

 

"Kendalanya sih pada saat kami melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki, karena semangat percepatan ini juga tetap mengedepankan kualitas gitu ya. Jadi pada saat ada hal-hal yang harus diperbaiki, itu kami mendorong mereka untuk memperbaiki dulu gitu ya," jelas Allin. 

 

Dengan pengawasan ketat ini, Allin menginginkan agar dapur-dapur penyaji MBG ini dapat memberikan makanan yang benar-benar sehat bagi para generasi bangsa, tanpa tercemar zat-zat yang tidak sehat.

 

Sejauh ini dalam inspeksinya, Dinkes Kota Tangsel masih menjumpai sejumlah catatan yang harus diperbaiki oleh masing-masing dapur. 

 

"Misalnya begitu kita lakukan inspeksi kesehatan lingkungan, kan dilihat bagaimana IPAL-nya (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Bagaimana misalnya cara si dapurnya itu, higiene sanitasinya seperti apa, penataannya dan lain-lain. Banyak indikatornya yang harus kita periksa ya, belum nanti harus ada pemeriksaan laboratoriumnya gitu ya. Pemeriksaan airnya, pemeriksaan penjamah makanannya, pemeriksaan dari sampel makanannya, itu kita periksa juga," paparnya. 

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel, Deden Deni memaparkan, saat ini program andalan Presiden Prabowo Subianto di wilayahnya sudah dinikmati oleh sebanyak 84 ribu siswa. 

 

"Siswa kurang lebih 84.000, jadi kurang lebih 31 persen dari total siswa yang ada di Tangsel. Mereka menerima pelayanan makanan gratis. Yang sudah terlayani sudah ada 220 sekolah, ya kalau tadi dipresentasikan, ada 31 persen dari siswa yang menerima pelayanan makanan gratis," papar Deden. 

 

Ia berharap melalui percepatan ini, MBG dapat melayani seluruh siswa se-Tangsel. 

 

"Mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan kami bisa terpenuhi semua siswa, dan juga tadi ada ibu menyusui balita juga," harapnya. 

 

Bersamaan dengan harapan itu, ia mendorong kepada seluruh dapur penyaji MBG untuk berupaya meningkatkan kualitasnya. 

 

"Sifatnya untuk perbaikan juga, kayak pembedaan menu buat anak-anak TK, yaitu yang belum mandiri untuk makan sendiri, itu juga jadi masukan bagi teman-teman dari SPPG, termasuk juga mungkin distribusinya, jamnya, kemasannya, supaya nggak cepat, itu hal yang lebih ke sana aja. Lebih ke hal-hal untuk sifatnya perbaikan ke depannya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," pungkasnya.