Nasib Bupati Pati Sudewo Ditentukan Hari Ini…

JAWA TENGAH - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati telah menyelesaikan tugas dan membuat kesimpulan hasil kerja. Hari ini, DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, sekaligus memutuskan nasib Bupati Pati, Sudewo.

 

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin mengatakan, rapat paripurna DPRD Pati, Jumat (31/10/2025), mengagendakan penyampaian laporan hasil kerja Pansus Hak Angket, yang menelusuri kinerja Bupati Pati selama dua bulan terakhir. Menurutnya, Pansus telah membuat kesimpulan hasil kerja, dan akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pati. 

 

“Setelah menerima laporan lengkap hasil kerja Pansus Hak Angket, masing-masing fraksi akan menyampaikan pendapat atas laporan tersebut. Itu dilanjutkan atau disepakati, kita tunggu pendapat dan persetujuan teman-teman anggota DPRD,” ujar Ali di Gedung DPRD Pati, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (30/10/2025). 

 

Bila seluruh anggota Dewan menyepakati hasil pansus, lanjut dia, DPRD akan mengirim dokumen ke Mahkamah Agung (MA), sebagai lembaga yudikatif yang menentukan keputusan terkait pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. 

 

Lebih lanjut, Ali mengatakan, pihaknya telah meminta aparat keamanan untuk bersiaga di sekitar Kantor DPRD Pati, untuk mengantisipasi membludaknya massa yang akan menyaksikan jalannya rapat. Dia juga mengimbau seluruh masyarakat, baik pihak yang pro maupun kontra dengan Bupati Pati, untuk menjaga kondusifitas selama rapat berlangsung. 

 

“Apapun keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Paripurna DPRD, hendaknya dapat diterima dengan lapang dada. Jangan sampai, terjadi pengerusakan dan tindakan anarkis yang merugikan kita semua,” cetus politisi PDI Perjuangan itu. 

 

Terpisah, Kapolresta Pati, Kombes Jaka Wahyudi menegaskan, pihaknya siap melakukan pengamanan jalannya Rapat Paripurna Hak Angket DPRD Kabupaten Pati. Ribuan personel gabungan telah disiapkan, baik dari jajaran Polres Pati, Polda Jawa Tengah, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga pemadam kebakaran. 

 

“Sebanyak 3.379 personel gabungan TNI–Polri diterjunkan untuk mengamankan jalannya sidang. Pasukan ditempatkan di titik-titik strategis, seperti kawasan DPRD, alun-alun, serta area yang berpotensi menjadi konsentrasi massa. Jumlah personel kami sesuaikan dengan potensi jumlah massa dari kedua kubu yang akan hadir,” jelasnya. 

 

Jaka memastikan, seluruh personil gabungan yang telah disiagakan, akan mengedepankan sikap humanis dan tidak represif. Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama Rapat Paripurna DPRD berlangsung, agar peristiwa kerusuhan pada tanggal 13 Agustus lalu tidak terulang. 

 

Saya sudah berpesan kepada seluruh aparat, untuk melaksanakan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan humanis. Kami ingin Pati tetap damai, aman, dan kondusif,” cetusnya. 

 

Wakapolresta Pati, AKBP Petrus Silalahi menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan penyampaian pendapat melalui aksi demonstrasi. Namun, dia berharap hal tersebut dilakukan sesuai aturan yang ada dan berlaku. 

 

“Tanpa peran aktif masyarakat, kami tidak bisa menciptakan suasana kondusif seperti harapan masyarakat. Apapun pilihan hasilnya, baik yang kontra maupun pro, harus tertib dan patuh terhadap hukum. Mari sama-sama menjaga kondusifitas,” ajaknya. 

 

Diketahui, Pansus Hak Angket DPRD Pati terhadap Bupati Sudewo, dibentuk Rabu (13/8/2025), setelah ribuan warga Pati menggelar demonstrasi menuntut pemakzulan Sudewo. Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) itu, menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 250 persen. 

 

Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati, Kamis (2/10/2025), dengan agenda meminta penjelasan Sudewo tentang sejumlah kebijakan kontroversialnya, seperti kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 250 persen, serta dugaan pelanggaran dalam mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, diwarnai aksi kericuhan. 

 

Suasana di dalam maupun luar ruang sidang tampak tegang, lantaran banyaknya massa pendukung bupati dan massa pro pemakzulan. Sebelum sidang dimulai, koordinator AMPB, Supriyono alias Botok dan rekannya, Teguh Istiyanto hendak masuk ke Gedung DPRD Pati, pukul 09.40 WIB. 

 

Namun, mereka dicegat massa pendukung Sudewo hingga diseret, dan dipukuli. Supriyono dapat menghindari amukan massa pro Sudewo dengan cara memanjat pintu gerbang halaman DPRD Pati. Sementara, Teguh terjatuh dan sempat dipukuli massa. 

 

Petugas kepolisian pun turun membantu proses evakuasi, hingga kedua pentolan AMPB itu kembali ke posko. Massa AMPB yang mengetahui adanya penganiayaan menggeruduk DPRD Pati sehingga terjadi kericuhan. 

 

Sementara, di dalam ruang sidang Pansus Hak Angket DPRD Pati juga diselimuti ketegangan. Bupati Pati Sudewo yang hadir secara langsung berhadapan dengan anggota tim Pansus, yang dipimpin Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo. 

 

Pada kesempatan itu, Teguh menanyakan, apakah Bupati Sudewo memahami soal partisipasi rakyat terhadap kebijakan yang dibuat Pemerintah, sehingga muncul kebijajan kenaikan PBB-P2. 

 

Menjawab pertanyaan itu, Sudewo menceritakan proses partisipasi hingga sosialisasi yang dimulai dari para kepala desa. Pihaknya tidak mungkin memanggil semua rakyat Pati, sehingga mengundang Paguyuban Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) yang dianggap sebagai representatif masyarakat Pati. 

 

“Pasopati saya undang, saya dengarkan, saya minta masukan atas kebijakan kenaikan PBB P2. Saya juga meminta mereka melakukan sosialisasikan kepada setiap kepala desa,” ujar politi Partai Gerindra itu. 

 

Menurut Sudewo, jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan sosialisasi, hal itu bukan lagi ranah Pemerintah Daerah (Pemda), tapi ranah para kepala desa. Bahkan, dia menyebut, kenaikan pajak itu tidak membebani masyarakat, karena masyarakat telah terbukti membayar. 

 

“Masyarakat yang tidak membayar pajak, itu bukan karena keberatan, tapi terkendala masalah teknis,” cetusnya.