Sarapan Dengan Mensesneg Di Istana, Menkeu-Gubernur BI Kompak Jaga Rupiah

JAKARTA - Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat mendekati level Rp 17.000 per dolar AS mendapat perhatian serius pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

 

Sambil sarapan di Istana Negara, Rabu (21/1/2026), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas hal tersebut. 

Selain Menkeu dan Gubernur BI, Prasetyo juga mengundang sejumlah anggota DPR. Dalam suasana santai saat sarapan, para pemangku kepentingan itu membahas fluktuasi rupiah serta perkembangan ekonomi nasional terkini. Mengutip Bloomberg, rupiah ditutup di level Rp 16.936 per dolar AS pada perdagangan Rabu (21/1/2026). 

 

Posisi tersebut menguat 20 poin atau sekitar 0,12 persen dibanding penutupan Selasa (20/1/2026) di level Rp 16.956 per dolar AS. 

 

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari pembenahan fiskal hingga dinamika nilai tukar rupiah. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan bank sentral pun menjadi fokus utama. 

 

“Kami di Kementerian Keuangan akan fokus membenahi fiskal dan perekonomian, sementara Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar,” ujar Purbaya. 

 

Ia menegaskan, Kemenkeu dan BI akan tetap bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. Purbaya juga menilai langkah-langkah yang telah ditempuh Gubernur BI sudah tepat. “Beliau akan mengendalikan itu dengan baik. Tidak ada masalah,” tutur mantan Ketua Dewan Komisioner LPS tersebut. 

Purbaya menambahkan, dalam perte­muan tersebut tidak ada arahan khusus dari Mensesneg. Menurutnya, agenda sarapan lebih ditujukan untuk memperkuat konsolidasi dan komunikasi antarlembaga. “Yang penting konsolidasi, supaya kita sering bertemu dan koordinasi semakin erat,” katanya. 

Di kesempatan terpisah, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan internasional mendorong aliran modal keluar (capital outflow) dari negara berkembang, termasuk Indonesia. 

 

Selain itu, ketegangan geopolitik, kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta tingginya imbal hasil US Treasury di berbagai tenor turut memperkuat dolar AS dan menekan mata uang negara berkembang.

 

Dari sisi domestik, Perry menyebut meningkatnya kebutuhan valuta asing oleh perbankan dan korporasi nasional seiring aktivitas ekonomi yang tetap berjalan. Beberapa BUMN besar seperti Pertamina dan PLN memiliki kebutuhan valas yang cukup signifikan. 

 

Faktor persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan proses pencalonan Deputi Gubernur BI juga turut memengaruhi pergerakan rupiah. Perry mengakui, pengunduran diri Deputi Gubernur BI Juda Agung pada 13 Januari 2026 sempat menjadi perhatian pelaku pasar, terutama karena terjadi di tengah tekanan global yang tinggi. 

 

Menghadapi tekanan tersebut, BI telah meningkatkan langkah stabilisasi nilai tukar secara agresif. Intervensi dilakukan di pasar non-deliverable forward (NDF) luar negeri, domestic non-deliverable forward (DNDF) di dalam negeri, serta di pasar spot. 

 

“Cadangan devisa kami cukup besar dan lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” tegas Perry. 

 

BI juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20–21 Januari 2026. Suku bunga Deposit Facility dipertahankan di level 3,75 persen dan Lending Facility di 5,50 persen. 

 

Menurut Perry, keputusan tersebut konsisten dengan fokus kebijakan BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026–2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

 

Bank Indonesia tetap mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut dengan mempertimbangkan prakiraan inflasi 2026–2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen,” ujarnya. 

 

Kebijakan makroprudensial BI tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), antara lain melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) guna mempercepat penurunan suku bunga perbankan dan meningkatkan penyaluran kredit ke sektor riil, khususnya sektor prioritas pemerintah. 

 

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menambahkan, tekanan tidak hanya dialami rupiah, tapi juga mata uang global lainnya. Meski demikian, tekanan di dalam negeri terasa lebih dalam akibat faktor persepsi pasar. 

 

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta, BI menjaga nilai tukar rupiah pada level yang moderat dan mencerminkan kekuatan ekonomi nasional. “Kita punya pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, inflasi rendah, cadangan devisa kuat, current account surplus, dan neraca perdagangan positif. Fundamental ekonomi Indonesia kuat,” tegasnya di Jakarta, Rabu (21/1/2026).