Fraksi PKS Tekankan Penguatan Kualitas & Kesejahteraan Guru

SETU-Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan Diniyah di DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memasuki tahapan jawaban pengusul atas pandangan umum fraksi-fraksi. Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran strategis pendidikan diniyah di Kota Tangsel.

 

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Tangs, Ricky Yuanda menekankan, bahwa pendidikan diniyah memiliki peran fundamental dalam pembentukan karakter generasi muda. Menurutnya, pendidikan diniyah tidak boleh hanya dipandang sebagai aktivitas sosial-keagamaan semata.

 

 “Pendidikan diniyah memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, moralitas, dan spiritualitas generasi muda. Ini bukan sekadar kegiatan sosial-keagamaan, tetapi bagian dari hak dasar warga negara yang wajib difasilitasi oleh negara dan pemerintah daerah,” ujar Ricky dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Tangsel, Setu, Senin (2/3).

 

 Ia menjelaskan, perubahan Perda ini diarahkan untuk memperkuat kedudukan pendidikan diniyah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di Kota Tangsel. Namun, penguatan tersebut tetap harus memperhatikan kewenangan pemerintah pusat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 “Penguatan ini tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengurangi kewenangan pemerintah pusat. Kita ingin ada kejelasan dan penguatan peran pemerintah daerah tanpa melanggar aturan yang lebih tinggi,” tegasnya.

 

 Ricky juga menilai Raperda ini memiliki urgensi tinggi dalam menjawab tantangan pembangunan karakter generasi muda. Ia berharap pendidikan diniyah ditempatkan dalam kerangka pembangunan peradaban jangka panjang.

 

 “Pendidikan diniyah harus menjadi bagian dari pembangunan peradaban jangka panjang, bukan sekadar program administratif yang bersifat sektoral,” katanya.

 

Dalam aspek harmonisasi regulasi, Fraksi PKS menekankan pentingnya sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

 

 “Kita harus memastikan setiap pasal tersusun secara sistematis, rinci, dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi agar memiliki kepastian hukum serta kejelasan operasional di lapangan,” jelas Ricky.

 

Terkait peningkatan kualitas pendidikan, Fraksi PKS mendorong penguatan kapasitas tenaga pendidik. Menurut Ricky, peningkatan kompetensi guru diniyah akan berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas layanan pendidikan.

“Peningkatan kapasitas tenaga pendidik akan berpengaruh nyata dalam memperkuat capaian pendidikan diniyah. Ini menjadi kunci dalam membangun generasi muda yang berakhlak dan berwawasan keagamaan,” ujarnya.

 

Selain peningkatan kapasitas, aspek kesejahteraan guru juga menjadi perhatian serius. Fraksi PKS menilai dukungan anggaran melalui APBD harus menjadi bentuk keberpihakan nyata kepada tenaga pendidik diniyah.

 

“Keberpihakan tidak boleh berhenti pada teks regulasi. Harus diwujudkan dalam angka anggaran yang realistis dan berkeadilan agar benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Ricky.

 

Ia juga menyoroti bahwa selama ini banyak lembaga pendidikan diniyah berjalan dengan keterbatasan anggaran. “Guru-guru diniyah mengabdi dengan keikhlasan, bahkan sering tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai. Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama,” katanya.

 

 Dalam aspek tata kelola, Fraksi PKS mendorong perbaikan komprehensif, mulai dari regulasi, perluasan akses, peningkatan kualitas layanan, penyediaan sarana dan prasarana, hingga penguatan kurikulum.

 

 “Kita juga perlu menghadirkan kurikulum yang adaptif dan berbasis teknologi agar lebih menarik bagi generasi muda, serta memperkuat pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an sebagai fondasi pembentukan karakter,” pungkasnya.

 

Sebagai penutup, Ricky berharap seluruh fraksi di DPRD Kota Tangsel dapat terus memberikan kontribusi positif dalam pembahasan lanjutan Raperda tersebut, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar aplikatif, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.