Gelombang Utang Global Menguat, Indonesia Tetap Tahan Banting Tanpa IMF

JAKARTA – Ketidakpastian ekonomi global akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah mulai menekan banyak negara. Sejumlah negara bahkan terpaksa antre mengajukan pinjaman ke International Monetary Fund (IMF) untuk menjaga stabilitas ekonomi mereka.

 

Namun, Indonesia justru berada di posisi berbeda. Pemerintah menegaskan tidak membutuhkan bantuan IMF karena kondisi fiskal dinilai masih kuat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai bertemu Managing Director IMF Kristalina Georgieva di Washington DC.

 

Menurut Purbaya, saat ini terdapat sekitar 12 negara yang tengah membutuhkan pinjaman baru dari IMF, terutama untuk meredam lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok global.

 

“Indonesia tidak membutuhkan pinjaman tersebut. Anggaran kita masih cukup kuat dan kita memiliki bantalan fiskal yang memadai,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan, pemerintah masih memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun yang bisa digunakan sebagai penyangga jika terjadi tekanan ekonomi.

 

Purbaya bahkan mengungkapkan bahwa IMF sempat terkejut melihat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia menilai, percepatan kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu faktor kunci.

 

“Kita sudah melakukan penyesuaian kebijakan sejak akhir tahun lalu, dan hasilnya mulai terlihat. Ekonomi kita justru mengalami percepatan di tengah tekanan global,” jelasnya.

 

Sementara itu, Georgieva memperkirakan kebutuhan pinjaman global akibat konflik geopolitik bisa mencapai 20–50 miliar dolar AS. Dana tersebut mencakup pinjaman baru maupun tambahan dari program yang sudah berjalan.

 

Ia juga mengingatkan bahwa dampak konflik, khususnya di kawasan Timur Tengah, berpotensi mengganggu distribusi energi global, terutama jika jalur strategis seperti Selat Hormuz terdampak.

 

Kepala Strategi IMF, Christian Mummsen, menambahkan bahwa estimasi tersebut masih bersifat sementara dan bisa meningkat seiring perkembangan situasi.

 

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2026 hanya mencapai 3,1 persen, dengan inflasi sekitar 4,4 persen. Dalam skenario terburuk—jika konflik berlangsung lama—harga minyak bisa menembus 100 dolar AS per barel dan mendorong ekonomi global mendekati resesi.

 

SAL Jadi Tameng, Tapi Bukan Solusi Permanen

 

Ekonom dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai langkah pemerintah tidak bergantung pada IMF sudah tepat.

Menurutnya, keberadaan SAL memberikan ruang bagi pemerintah untuk meredam tekanan jangka pendek, seperti fluktuasi harga minyak dan nilai tukar.

 

Namun, ia mengingatkan bahwa SAL bukan sumber dana yang tidak terbatas.

“Ini hanya bantalan sementara. Kalau tekanan berlangsung lama, cadangan ini bisa cepat terkuras,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah perlu tetap melakukan penguatan fiskal dari dalam, termasuk meningkatkan efisiensi belanja dan memastikan setiap program memberikan dampak maksimal.

 

“Bukan sekadar memangkas anggaran, tapi memastikan setiap rupiah benar-benar bekerja efektif,” pungkasnya.