Pemerintah Diminta Lobi Iran agar Kapal Minyak RI Bisa Melintas di Selat Hormuz

JAKARTA - Dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) masih tertahan di Selat Hormuz setelah Iran menutup jalur pelayaran strategis tersebut menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel. Pemerintah Indonesia diminta melakukan pendekatan dan lobi khusus kepada Iran agar kapal pengangkut minyak itu dapat melintas dengan aman.

 

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai pemerintah perlu menempuh jalur diplomasi langsung dengan Iran. Salah satunya dengan meminta izin secara resmi agar kapal PIS dapat keluar dari kawasan Selat Hormuz.

 

Selain itu, Indonesia juga dinilai perlu mempertegas sikap politik luar negerinya dengan tetap merujuk pada hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, langkah tersebut dapat menunjukkan bahwa Indonesia memahami posisi Iran di tengah konflik yang sedang terjadi.

 

Rezasyah juga menilai pendekatan tidak hanya melalui jalur diplomasi formal. Tokoh bangsa, mantan presiden atau wakil presiden, hingga organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat membantu membuka komunikasi dengan pemerintah Iran.

 

Sementara itu, ahli kajian Timur Tengah Tia Mariatul Kibtiah mengatakan penutupan Selat Hormuz tidak berlaku bagi negara sekutu Iran seperti Rusia dan China. Karena itu, Indonesia perlu melakukan pendekatan yang lebih kuat agar kapal nasional mendapat izin melintas.

 

Ia bahkan menilai presiden bisa turun langsung jika upaya diplomasi di tingkat menteri belum membuahkan hasil, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi pasokan energi dunia.

 

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri menyatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran terus melakukan komunikasi diplomatik dengan pemerintah Iran terkait dua kapal tanker Pertamina tersebut.

 

PT Pertamina (Persero) memastikan kondisi awak kapal dan aset perusahaan tetap aman. Perusahaan juga menyebut cadangan energi nasional saat ini berada di atas batas minimum, yakni sekitar 21–23 hari, bahkan untuk beberapa produk mencapai hingga 35 hari.