Dudung Sidak Dapur MBG, Tegaskan Kasus Keracunan Tak Boleh Disepelekan

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan, potensi keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dianggap sepele. Ia meminta seluruh dapur MBG yang tidak memenuhi standar kesehatan segera diperbaiki atau ditutup sementara.

Penegasan itu disampaikan Dudung saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Petamburan dan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026).

Menurut Dudung, keselamatan anak-anak penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Jangan dianggap gampang. Kalau sampai terjadi keracunan, anak-anak yang menjadi korban. Itu yang tidak kita inginkan,” tegas Dudung.

Ia mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat maupun pemberitaan media terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan makanan.

Dalam sidaknya, Dudung menemukan sejumlah pelanggaran standar kebersihan dan sanitasi. Di antaranya area dapur yang kotor, adanya belatung, tempat pencucian yang tidak layak, suhu ruangan yang terlalu panas, hingga penyimpanan bahan makanan basah dan kering yang masih bercampur.

“KSP akan melakukan audit cepat dan verifikasi nasional terhadap seluruh SPPG. Nantinya akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak operasional,” ujarnya.
Mantan KSAD itu menegaskan, proses sertifikasi dapur tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata, tetapi harus memastikan kondisi nyata di lapangan benar-benar aman bagi penerima manfaat.

“Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” katanya.

Dudung menilai pemisahan area bersih dan area kotor merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Karena itu, ia meminta pengelola segera melakukan pembenahan.

“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, lebih baik ditutup sementara. Saya sudah sampaikan ke BGN,” ujarnya.

KSP, lanjut Dudung, juga telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ia mendorong dapur MBG yang tidak memenuhi standar segera disuspensi.
Menurut Dudung, program MBG tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga wajib menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan.

“Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari yayasan, pengelola dapur, hingga pemerintah daerah, agar menjaga kualitas pelaksanaan program karena anggaran MBG berasal dari uang rakyat.

“Kalau ada keuntungan silakan sewajarnya, tapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” katanya.

Dudung memastikan KSP akan terus melakukan pengawasan langsung ke lapangan, termasuk melakukan sidak ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap menu MBG, mulai dari tekstur nasi hingga jenis makanan yang disukai siswa.

“Kalau ada anak yang tidak suka nasi, nanti bisa diganti dengan menu lain,” ujar Dadan usai meresmikan SPPG di Citaringgul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Senin (11/5/2026).
Menurut Dadan, BGN juga akan memetakan preferensi siswa terhadap jenis beras tertentu agar makanan yang disajikan lebih sesuai dengan selera penerima manfaat.

“Berapa persen anak yang suka beras pera, itu nanti akan jadi bahan evaluasi SPPG,” katanya.

Ia menambahkan, antusiasme siswa terhadap program MBG sejauh ini cukup tinggi. Bahkan, banyak anak mulai terbiasa mengonsumsi sayuran sejak rutin menerima makanan dari program tersebut.

Saat ini, tercatat sebanyak 28.390 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia dan melayani sekitar 62 juta penerima manfaat MBG.