Padamkan Karhutla, Prabowo Kerahkan Jenderal TNI-Polri ke Empat Provinsi di Kalimantan

PONTIANAK – Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Untuk mempercepat penanganan, sejumlah pejabat utama TNI dan Polri dikerahkan ke empat provinsi terdampak.

Prabowo bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026) pagi. Setibanya di Kalimantan Barat, Presiden langsung memimpin rapat koordinasi yang melibatkan BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI-Polri, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

“Saya datang untuk melihat keadaan setempat,” kata Prabowo di Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).

Sekretariat Kabinet menyampaikan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mengecek sekaligus memimpin langsung penanganan karhutla agar berjalan secara serentak, cepat, dan terpadu.

Sebelumnya, Prabowo telah menginstruksikan jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk turun langsung menangani karhutla di empat provinsi di Kalimantan. Pembagian tugas dilakukan agar upaya pemadaman dan penanganan di lapangan dapat berlangsung lebih efektif dan terkoordinasi.

Di Kalimantan Barat, penanganan karhutla ditangani Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sementara di Kalimantan Tengah, Presiden menugaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Untuk Kalimantan Selatan, penanganan dipercayakan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali bersama Asisten Utama Operasi Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran.

Sedangkan di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita bersama Komandan Korps Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat ditugaskan memimpin penanganan di lapangan.

Pengerahan pejabat utama TNI dan Polri tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan seluruh unsur bergerak dalam satu komando. Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat juga didorong untuk bersama-sama menangani karhutla.

Prabowo menekankan pentingnya kecepatan dan optimalisasi penanganan agar kebakaran tidak semakin meluas serta dampaknya terhadap masyarakat dapat segera diminimalkan.

“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram resminya @sekretariat.kabinet, Sabtu (22/8/2026).

Selain pemadaman dan penanganan dampak karhutla, Prabowo juga meminta aspek penegakan hukum menjadi perhatian. Setiap pelanggaran yang ditemukan dalam kasus karhutla harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan turun langsung ke Kalimantan dan mengerahkan pimpinan TNI-Polri ke sejumlah wilayah terdampak, pemerintah memastikan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu. Seluruh kekuatan dikerahkan untuk mempercepat pemadaman, mencegah meluasnya kebakaran, serta memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.