Dorong Transparansi Anggaran BPKAD Lebak Rilis Realisasi APBD 2026, Pendapatan Rp1,8 T dan Belanja Rp1,6 T

LEBAK - Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lebak per 11 September 2026 mencapai Rp1.877.412.460.842 (67,72 persen) dari target Rp2.772.215.093.490. Sedangkan untuk pos belanja daerah terealisasi Rp1.631.742.999.516 (57,79 persen) dari target Rp2.823.715.093.490. Realisasi pendapatan daerah Rp1.877.412.460.842 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp328,58 miliar, dana transfer Rp1,548 triliun, dan lain-lain pendapatan daeah yang sah Rp338.937. Kemudian dari pos belanja daerah Rp1.631.742.999.516 berasal dari belanja operasi Rp1,374 triliun, belanja modal Rp78,97 miliar, belanja tidak terduga Rp10,16 miliar, dan belanja transfer Rp168,77 miliar.

 

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lebak, Agung Budi Santoso mengatakan, realisasi tersebut merupakan bagian dari proses pelaksanaan APBD TA 2026 yang terus berjalan hingga akhir tahun anggaran. “Kami senantiasa mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini penting agar setiap proses pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Agung kepada wartawan di Lebak, Selasa (15/9/2026).

 

Menurut dia, BPKAD Lebak terus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan secara optimal. Agung menjelaskan, realisasi pendapatan masih terus bergerak seiring dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Pendapatan tersebut antara lain bersumber dari PAD serta pendapatan transfer.

 

Menurut Agung, optimalisasi pendapatan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk melalui penguatan sumber-sumber PAD dan koordinasi dengan berbagai perangkat daerah terkait. “Pendapatan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, optimalisasi pendapatan harus terus dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi masyarakat,” tukasnya.

 

Pada sisi belanja daerah, Agung menyebutkan realisasi anggaran juga terus berjalan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Dirinya menegaskan, pelaksanaan belanja daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

 

“Yang menjadi perhatian bukan hanya seberapa besar anggaran yang terealisasi, tetapi juga bagaimana belanja tersebut dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, sesuai aturan, dan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik serta pembangunan di Kabupaten Lebak,” katanya.

 

Ia menambahkan, keterbukaan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Transparansi dan akuntabilitas adalah bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kami ingin masyarakat mengetahui bagaimana kondisi dan perkembangan pengelolaan keuangan daerah, sehingga APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” tutur Agung.

 

Pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan APBD agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

 

“Harapannya, seluruh pelaksanaan APBD dapat berjalan dengan baik, tertib, transparan dan akuntabel, sehingga pada akhirnya dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak,” tutupnya.(*)