Sohibul Iman Gantikan HNW di Kursi Wakil Ketua MPR

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman sebagai pengganti Hidayat Nur Wahid (HNW) di kursi Wakil Ketua MPR RI. Pergantian ini menyusul pengunduran diri Hidayat dari jabatan tersebut karena mendapat penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR.

"Insyaallah, Ketua Majelis Syuro Doktor Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW di pimpinan MPR RI," kata Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

Kholid menjelaskan, penugasan Hidayat di BKSAP bertujuan memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional. Pengalaman, kapasitas, serta jaringan internasional yang dimiliki Hidayat dinilai menjadi modal penting untuk memperluas kerja sama dengan parlemen berbagai negara.

"PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan," ujarnya.

Menurut Kholid, diplomasi parlemen Indonesia tidak hanya difokuskan pada negara-negara Islam, tetapi juga diperluas ke berbagai negara yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan penegakan hak asasi manusia.

Salah satu prioritasnya adalah menggalang dukungan internasional bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. PKS berharap Hidayat dapat mempererat hubungan dengan parlemen negara-negara Islam sekaligus memperluas solidaritas lintas kawasan.

"Pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional," kata Kholid.

Ia menegaskan, diplomasi parlemen harus diwujudkan melalui langkah konkret, mulai dari mendorong perlindungan warga sipil Palestina, memastikan akses bantuan kemanusiaan, hingga memperkuat penghormatan terhadap hukum internasional.

"Solidaritas untuk Palestina harus terus diterjemahkan menjadi langkah nyata. Melalui diplomasi parlemen, kita ingin menggalang dukungan agar parlemen berbagai negara mendorong pemerintahnya mengambil kebijakan yang memperkuat perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya," tandasnya.