Menkeu Sudah Siapkan Separuh Biaya Pemilu

JAKARTA - Duit buat hajatan Pemilu 2024 sudah dialokasikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Untuk tahun ini, totalnya mencapai Rp 25 triliun. Memang, jumlahnya sudah triliunan, tapi jumlah ini hanya separuh dari total yang diusulkan para penyelenggara Pemilu.

Alokasi anggaran Pemilu ini disampaikan Sri Mulyani saat menjadi pembicara di Kuliah Umum dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Media Indonesia, di Gedung Media Group, Jakarta Barat, kemarin. Di acara ini, Sri Mulyani tampil elegan dengan mengenakan blazer batik cokelat dipadu celana bahan warna hitam.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bicara dengan membawa banyak bahan presentasi. Bahkan ia rela berdiri tanpa duduk sama sekali selama sekitar setengah jam. Sri Mul baru duduk saat sesi tanya jawab.

Banyak data yang menggembirakan disampaikan Sri Mul. Misalnya, grafik kinerja ekonomi Indonesia yang disebut resilien, karena terbilang mampu bangkit dan pulih kembali setelah dihantam pandemi Covid-19.

Dengan kondisi ekonomi yang menggembirakan itu, Indonesia pede bisa menggelar pesta demokrasi besar-besaran. Pilkada, Pileg hingga Pilpres digelar serentak di 2024 mendatang. Tahapannya sudah dimulai sejak tahun ini.

Menurut Sri Mul, negara punya duit yang cukup untuk menggelar hajatan tersebut.

"APBN mendukung pemilu, anggaranya kita sediakan memadai dan tentu tetap prudent. Makanya, kita selalu sampaikan kita dukung proses pemilu tahun 2022,2023, dan 2024 nanti,” paparnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Sri Mul, Kemenkeu sudah mengalokasikan anggaran Rp 25 triliun penyelenggaraan tahapan pemilu tahun ini. Rinciannya, untuk KPU sebesar Rp 15,49 triliun, untuk Bawaslu Rp 6,91 triliun, dan untuk kementerian/Lembaga yang terkait dengan pemilu Rp 2,61 triliun.

Ia berharap, dengan uang yang besar itu, seluruh pihak yang masuk dalam arena kompetisi politik mampu menawarkan masa depan Indonesia dengan tata kelola dan pilihan kebijakan yang baik.

"Karena ini adalah negara kita sendiri, besar-kecil, jatuh-bangun, rusak-maju, tergantung dari kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain, lihat diri kita, perbaiki diri kita," terangnya.

Apakah anggaran itu cukup? Khusus untuk KPU, dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 yang diusulkan, dana yang dibutuhkan tahun ini mencapai RP 23 triliun. Sedangkan yang disediakan Kemenkeu yakni Rp 15,49 triliun. Artinya, minus sekitar Rp 7 triliun lebih.

Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU Yulianto Sudrajat membenarkan adanya pengurangan anggaran yang cukup signifikan dari yang diusulkan sebelumnya.

"Kekurangannya sekitar 32,9 persen," kata sosok yang akrab disapa Mas Drajat ini, kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) tadi malam.

Kekurangan anggaran ini ternyata ke mana-mana. Salah satunya adalah ke honor badan ad hoc, seperti PPK dan PPS selama 5 bulan untuk tahun ini. PPK dan PPS terancam tidak mendapatkan honor dari Agustus sampai Desember 2023, jika tidak ada penambahan anggaran.

"Kita sudah mengajukan kekurangan anggaran tersebut agar segera disetujui. Kemenkeu sudah berjanji akan segera membahas kekurangan anggaran tersebut," jelasnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyarankan KPU bisa membuat prioritas, merespons anggaran yang belum sepenuhnya cair itu. Sehingga tidak ada agenda penting yang terganggu.

"Kalau menurut saya, KPU perlu membuat prioritas anggarannya jika memang belum cair sepenuhnya dari Kemenkeu," saran Nisa, dalam perbincangan tadi malam.

Dia menyarankan, anggaran yang ada digunakan dengan efektif dan efisien.

"Jadi, anggaran ini difokuskan untuk kebutuhan tahapan pemilu," pungkasnya. rm.id