TangselCity

Ibadah Haji 2024

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

APBN 1.000 T Buat Bayar Utang

Sri Mul Jawab Omongan JK

Oleh: Farhan
Rabu, 24 Mei 2023 | 08:45 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto : Ist
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto : Ist

JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani akhirnya menjawab omongan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla soal pemerintah menggunakan APBN sebesar Rp 1.000 triliun tiap tahun untuk membayar utang. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan, posisi utang Indonesia saat ini masih aman, dan pemerintah masih bisa bayar. 

Omongan JK-sapaan Jusuf Kala-soal utang itu, disampaikan di acara Milad PKS ke-21 yang digelar di Istora Senayan, 20 Mei lalu. Saat itu, JK mengingatkan, berbagai persoalan bangsa yang harus dipikul di masa yang akan datang. Salah satu persoalan yang makin membesar dan membahayakan dan harus dicarikan solusinya adalah persoalan utang. 

Kata JK, cari utangan memang gampang. Yang susah adalah membayarnya. Jadi, pemimpin pemberani di masa depan adalah yang mampu menyelesaikan persoalan utang ini. Menurut JK, utang saat ini adalah gabungan dari utang pemerintah saat ini dan sebelumnya. 

Meski begitu, ia mengakui, di era sekarang utang pemerintah sangat besar. Bukan hanya pokok utangnya yang besar, bunganya pun besar. Tiap tahun, pemerintah harus menyisihkan anggaran sebesar Rp 1.000 triliun dari APBN untuk membayar utang. "Setahun Rp 1.000 triliun untuk bayar utang dan bunganya. Ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata JK.  

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani angkat bicara. Menurut dia, utang pemerintah saat ini masih terjaga dengan baik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kata dia, meski utang pemerintah tinggi, tapi masih jauh di bawah ambang batas utang yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hanya saja, Sri Mul tidak membenarkan ataupun menampik apakah pembayaran utang tiap tahunnya mencapai hingga Rp 1.000 triliun. Menurut dia, utang itu ada beberapa jangka waktunya. 

“Pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN dan itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun. Itu yang kita lakukan," kata Sri Mul, ditemui di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. 

Sri Mul menegaskan, pengelolaan keuangan negara, termasuk utang, yang penting adalah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan bisa dibayar. "Yang paling penting prinsipnya, yang jatuh tempo bisa dibayar," imbuhnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Maret 2023, posisi utang pemerintah tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun. Rasio utang ini tercatat sebesar 39,17 terhadap PDB. Sedangkan, pembayaran bunga utang sepanjang 2022 tercatat sebesar Rp386,34 triliun.

Sejumlah fraksi di DPR juga mengingatkan Sri Mul agar hati-hati dalam menarik utang di akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Peringatan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023 dengan agenda tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM - PPKF) 2024 yang turut dihadiri Sri Mulyani, di Gedung DPR, kemarin. 

Anggota Fraksi Partai Demokrat, A Rizki Aulia Rahman meminta pemerintah agar menjaga rasio utang pada level yang aman. Menurut dia, program transformasi ekonomi pasti membutuhkan kebijakan ekonomi yang ekspansif. Namun, dia menekankan, kebijakan ekonomi dan fiskal yang ekspansif ini harus tetap memperhatikan keserasian antara komposisi utang, kemampuan bayar utang, hingga bunga utang.

"Kami tak ingin generasi muda ke depan dihadapkan pada perekonomian dan global yang tidak pasti dan dililit utang negara yang besar, yang dibangun generasi pendahulunya," ucap dia.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menyampaikan hal senada. Menurut dia, melihat target keseimbangan primer dalam APBN 2024 yang masih didesain bisa defisit hingga 0,43 persen dan surplus 0,003 persen menandakan pemerintah masih membutuhkan pembiayaan dari sisi utang. Ini membawa resiko dari sisi bunga. Artinya, pemerintah cari utang untuk membayar utang alias gali lubang tutup lobang.

"Keseimbangan primer yang defisit masih merefleksikan APBN belum merdeka. Keseimbangan primer yang defisit artinya bahwa beban pokok utang dan bunganya masih harus ditutupi produksi utang baru karena pendapatan negara belum cukup memenuhi seluruh belanja negara apalagi beban yang timbul karena utang," tuturnya.

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo mengingatkan, meski rasio utang masih relatif aman, wajar, dan terkendali, tapi utang tersebut telah melebihi batas psikologis 30 persen dari PDB.  "Karena itu, kami minta pemerintah kelola utang secara efektif, prudent, akuntabel, dan kredibel," tuturnya.

Apa kata pengamat soal utang ini? Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah mengatakan, posisi utang Pemerintah saat ini masih di bawah batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Posisinya jauh di bawah rasio utang negara-negara maju seperti Jepang yang rasio utangnya di atas 200 persen. 

Menurut dia, isu utang ini bukan hal yang baru. Mestinya tidak jadi persoalan para capres. 

"Karena tidak ada capres yang nanti ketika menjabat jadi presiden bisa melaksanakan programnya tanpa menambah utang. Saya kira pak JK juga sangat paham itu," kata Piter, kemarin.

Menurut Piter, besarnya utang juga bukan ukuran bahwa ada masalah di keuangan. Besarnya utang juga menunjukkan semakin besar size ekonomi Indonesia. Sebagai contoh utangnya konglomerat dengan utangnya orang biasa pasti besaran utangnya konglomerat. (RM.id)

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo