KPU Bingung, Mau Pemilu Tapi Duitnya Belum Ada

JAKARTA - Pemilu yang sudah disepakati Pemerintah dan DPR akan digelar 14 Februari 2024 itu, sudah dimulai tahapannya sejak 14 Juni lalu.

Namun, yang membingungkan, sampai kemarin, duit untuk penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu, belum juga cair. Kok bisa ya?

Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat mengatakan, tahun ini KPU membutuhkan dana Rp 8,06 triliun untuk menunjang kerja KPU Pusat hingga kabupaten/kota.

Sementara, dana yang teralokasi pada daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) KPU tahun 2022 hanya sebesar Rp 2,4 triliun. Artinya, anggaran KPU untuk memulai tahapan Pemilu di tahun ini masih kurang Rp 5,6 triliun.

Sampai kemarin, KPU belum menerima kekurangan dana tersebut. Memang, sudah ada pertemuan antara Sekjen KPU Bernad Dermawan Sutrisno dengan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (7/7). Namun, sampai kemarin, Komisioner KPU belum menerima laporan lagi, apakah dana itu sudah cair atau belum.

"Sepanjang pengetahuan saya, Pak Sekjen belum lapor ada (uangnya), tapi koordinasi eselon I dan II Kesetjenan sudah dilakukan," ungkap Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Betty berharap, Kemenkeu memperjelas anggaran yang dibutuhkan KPU.

"Mudah-mudahan pertemuan intensif antara KPU dan Kemenkeu menemukan jalan keluar," ujarnya, penuh optimis.

Untuk kegiatan selama ini, KPU menggunakan anggaran operasional yang sudah dialokasikan terlebih dahulu dalam DIPA 2022, sekitar Rp 2,4 triliun. Anggaran ini, digunakan KPU seoptimal mungkin untuk tahapan Pemilu yang harus dilaksanakan tahun ini. Salah satunya, pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024.

“Tahapan gerak KPU yang lebih masif mulai penerimaan berkas partai politik dari 1 sampai 14 Agustus mendatang," sebut Betty.

Lalu, bagaimana tanggapan Kemenkeu? Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata memastikan, pihaknya akan mencairkan anggaran Pemilu sesuai waktu yang dibutuhkan. Untuk saat ini, dia mempersilakan KPU menggunakan anggaran yang ada.

"Di KPU sudah ada sebagian. Kebutuhan sesuai pentahapan," jelas Isa, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut waswas dengan belum cairkan duit Pemilu 2024. Kementerian yang dipimpin Tito Karnavian itu pun mengingatkan agar semua pihak bertanggung jawab menyukseskan Pemilu.

"Dengan adanya pertemuan antara KPU dan Kemenkeu, mudah-mudahan persoalan anggaran dukungan bisa diselesaikan, dan tahapan Pemilu bisa dilaksanakan sebagaimana yang sudah diagendakan," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan, saat dikontak Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), kemarin.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa membela Kemenkeu. Dia meminta KPU tenang. Duit untuk Pemilu pasti ada. Komitmen Kemenkeu bisa dipegang.

"Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sudah menyampaikan kalau anggaran pasti dicairkan," tegas Saan, saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Politisi Partai NasDem ini yakin, Kemenkeu tidak akan mengkhianati rakyat. Pemilu akan tetap terlaksana sesuai waktu yang telah ditetapkan.

"(Saya) percaya (Kemenkeu). Karena sama-sama punya komitmen untuk menyukseskan Pemilu," imbuhnya.

Di sisi lain, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mendesak Kemenkeu untuk segera mencairkan dana Pemilu. Supaya tidak dicurigai aneh-aneh oleh masyarakat.

"Biasanya, ada agenda politik di balik itu (pencairannya lelet). Untuk menjawab itu, pihak Pemerintah melalui Kemenkeu harus sudah melakukan kewajibannya, dengan mentransfer dana yang sudah disepakati sesuai tahapannya," pinta Suminta.

Sedangkan Direktur Eksekutif Perkumpulan1 untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa menegaskan, bukan cuma KPU yang berharap Kemenkeu segera mencairkan duit Pemilu, tapi rakyat juga.

"Untuk bisa dapat kepastian, tentu harus1 dibahas bersama dengan Banggar (Badan Anggaran) DPR dan Kemenkeu. Beberapa waktu lalu belum ada kepastian soal ini," ucap Khoirunnisa. (rm id)