Hasto Bantah Kurung Ganjar, Kayak Zaman Belanda Saja Dipingit

JAKARTA - DPP PDIP mengeluarkan perintah kepada seluruh kader Banteng yang ada di pusat maupun di daerah, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif, untuk rajin turun ke bawah, juga fokus di daerahnya masing-masing. Jangan keseringan keluar daerah kekuasaannya. Ada yang menduga, perintah ini diambil untuk "mengurung" Ganjar Pranowo agar tak sering keluar kandang. Namun, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto membantahnya.

Seharian kemarin, santer kabar bahwa Ganjar, yang merupakan Gubernur Jawa Tengah, dilarang keluar Jawa Tengah tanpa ada penugasan atau adanya surat undangan. Isu ini muncul dari pernyataan Hasto, saat diwawancara wartawan, Kamis (21/7). Saat itu, Hasto menegaskan, setiap kader Banteng dilarang kampanye untuk perorangan. Apalagi sampai keluar kota.

"Kami pernah kritik kepala daerah yang lebih sering ke Jakarta dengan memberi teguran tertulis. Karena tugas utama kepala daerah membangun kemajuan daerahnya," ucapnya, saat itu.

Pernyataan Hasto ini kemudian diartikan beberapa pihak ditujukan ke Ganjar. Apalagi, Ganjar, yang selama ini selalu nangkring di peringkat atas survei capres, sering keluar kota. Kadang untuk mengisi acara, kadang juga untuk menerima penghargaan.

Melihat isu ini menjadi liar, Hasto buru-buru mengklarifikasi. Dia memastikan, dugaan Ganjar "dikurung" adalah salah.

"Nggak (benar) itu. Kayak zaman Belanda saja dipingit," tegasnya, kemarin.

Menurut Hasto, justru Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menuntut para anak buahnya banyak terjun langsung ke akar rumput dan membuat kebijakan yang dirasakan masyarakat luas.

"Setiap kader, baik yang di struktur partai, legislatif partai, maupun eksekutif partai, untuk bergerak ke bawah, memperkuat wilayah kerja politiknya dengan membantu rakyat dan mengejar prestasi hingga menciptakan legacy," tambahnya.

Saking pentingnya tuntutan tersebut, lanjut Hasto, PDIP pernah membuat kebijakan yang mendorong kadernya di eksekutif maupun legislatif untuk saling bekerja sama membantu masyarakat. Kebijakan itu dikeluarkan pada 2010 silam.

"Contoh, ketika DPRD DI Yogyakarta berhasil mendorong Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur pembumian Pancasila, kader PDIP di wilayah lain belajar tentang hal tersebut dan diterapkan ke daerah lain," ujar dia.

Mengenai surat tugas yang dikeluarkan partai, Hasto menerangkan, itu merupakan bagian dari mekanisme PDIP. Surat tugas semacam itu, tidak hanya diberikan ke Ganjar, tapi juga diserahkan ke kader lain.

Bahkan, dirinya juga menerima surat tugas saat akan memberikan arahan ke kader di daerah.Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno ikut memastikan partainya tidak pernah melarang kader dinas keluar kota. Dia pun kaget mendengar PDIP1 diisukan melarang Ganjar keluar kota.

"Sejauh yang saya tahu, tidak pernah dan tidak akan ada (larangan itu). Tidak logis. Jangan percaya dengan hal-hal yang tidak rasional dan melawan kejernihan akal sehat," ucap Hendrawan, kemarin.

Ganjar juga memastikan tidak pernah ditegur secara tertulis oleh DPP akibat sering keluar kota. “Tidak,” jawabnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), tadi malam.

Ganjar pun tetap bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Kemarin, melalui akun medsosnya, Ganjar menunjukkan video dirinya sedang kunjungan kerja ke Brebes. Di sana, dia meluncurkan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng dan Rumah Anak.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah ikut heran dengan adanya isu Ganjar dipingit. Sebab, tidak ada pernyataan spesifik dari Hasto yang melarang Ganjar ke luar kota. Menurutnya, peringatan Hasto itu ditujukan untuk semua kader PDIP yang berani berkampanye demi keuntungan sendiri.

"Artinya, PDIP sedang melakukan konsolidasi internal sekaligus penegasan, tidak ada tokoh yang diupayakan untuk dikampanyekan selain Puan Maharani," ucap Dedi, kemarin.

Soal capres, Dedi melihat, PDIP hampir final memilih Puan. Hal itu terlihat dari pernyataan Hasto selama ini yang selalu mengedepankan Puan.

"Sebenarnya, memang ini yang dibutuhkan PDIP, yakni tokoh simbol pemersatu. Selain Megawati, tidak ada lagi kecuali Puan," jelas dia. (rm.id)