Mahfud Tak Bisa Mundur Buru-buru Dari Menko Polhukam

JAKARTA - Niat Mahfud MD untuk mundur dari kursi Menko Polhukam tak bisa dilakukan buru-buru. Cawapres nomor urut 3 ini banyak pertimbangan. Salah satunya, mengenai program kerja yang belum selesai.
Niat Mahfud untuk mundur tersebut telah disampaikan dalam diskusi “Tabrak Prof”, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (23/1/2024). Pernyataan itu disampaikan Mahfud untuk merespons saran Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Mahfud mengaku sejalan dengan Ganjar. Dengan mundur dari jabatan posisi Menko Polhukam, Mahfud merasa bisa lebih leluasa kampanye sebagai Cawapres yang mendampingi Ganjar.
Meski begitu, sampai sekarang, Mahfud belum mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi. Dia menyampaikan, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Yang jelas, dia pasti keluar dari jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIB) ketika waktunya sudah tetap.
“Nunggu momentum. Pokoknya momentum itu ada di saya, di Pak Jokowi, dan teman-teman saya,” kata Mahfud, di sela kampanye di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (27/12024).
Mahfud mengakui, di internal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, wacana pengunduran dirinya sudah dibahas sejak lama. Niatan itu pun mendapat dukungan penuh dari Ganjar, agar menjadi contoh buat menteri-menteri lain yang aktif menjadi tim sukses maupun sebagai kandidat dalam Pilpres.
Namun, kapan waktunya belum bisa disampaikan ke publik. Yang jelas, sebelum Oktober 2024, Mahfud memastikan sudah mundur dari kabinet, sebelum masa jabatan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berakhir pada 20 Oktober 2024.

“Bisa secepatnya, bisa selambatnya. Yang jelas sebelum Oktober saya harus sudah mundur kan gitu,” tutup Mahfud.

Ganjar ikut bersuara. Dia memastikan Mahfud bukan tipe orang yang omdo alias omong doang. Menurutnya, Mahfud adalah sosok yang penuh tanggung jawab. Sehingga sebelum turun dari kursi menteri, semua tugas dan pekerjaannya harus sudah beres.
Tak hanya itu, Ganjar juga menekankan bahwa Mahfud merupakan salah satu menteri yang memiliki integritas tinggi. Meskipun saat ini menjadi salah satu kandidat di Pilpres 2024, Mahfud tidak pernah menggunakan fasilitas negara saat kampanye. Ganjar pun memastikan, tidak terjadi konflik kepentingan maupun penyalahgunaan wewenang.
“Kami diskusi dengan Pak Mahfud agar potensi konflik bisa dieliminasi, ya mundur. Jadi, jabatan apa pun boleh, tapi mundur. Mundur itu saya kira jadi sangat fair karena nilai demokrasinya akan sangat terjaga. Kalau tidak, akan menyulitkan,” kata Ganjar, di sela kampanye, di Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ikut berbicara soal kepastian mundurnya Mahfud. Dia menyampaikan, Cawapres yang diusung PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura itu telah mengantongi restu dari semua ketua umum partai politik pendukung jika ingin keluar dari kabinet.
Namun, Hasto menyebut, Mahfud baru bisa mundur jika tugasnya di kabinet Jokowi sudah selesai. Sebab, sejauh ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Mahfud terkait permasalahan hukum.

Dia mencontohkan, kasus tanah di Rempang, Kepulauan Riau. Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi urusan penting yang perlu dibereskan, karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
“Prof Mahfud ini kan abdi negara. Beliau bertanggung jawab akan menyelesaikan segala sesuatu sebelum mundur dari jabatannya,” kata Hasto, di Bandar Lampung, Minggu (28/1/2024)

Ketika disinggung Mahfud masih menunggu hasil Pemilu 2024 sebelum mundur, Hasto membantahnya. Dia menegaskan, Mahfud bukan orang yang takut kehilangan jabatan. “Kita tunggu momentum yang baik, begitu tugas-tugasnya selesai Pak Mahfud akan mundur,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno mengaku sudah mengetahui sejak lama rencana mundurnya Mahfud. Internal PPP menghormati keputusan tersebut.
Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) ini, mundurnya Mahfud bisa menghindari konflik kepentingan. Hal itu berkaca dari pengalamannya mundur sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, ketika jadi kontestan Pilpres 2019 dan berpasangan dengan Prabowo Subianto.
“Waktu jadi paslon saya sendiri memilih mundur, karena tidak ingin ada potensi benturan kepentingan hingga penyalahgunaan fasilitas negara,” ujar Sandi, di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (28/1/2024).

Disinggung apakah bakal ikut turun dari kursi Menparekraf, Sandi mengaku bukan kontestan dalam Pemilu 2024. Sehingga ada mekanisme yang mengaturnya untuk cuti kampanye, saat melakukan aktivitasnya sebagai Dewan Pakar Pemenangan TPN Ganjar-Mahfud.
“Di luar itu, apresiasi masyarakat atas kinerja pemerintahan Jokowi 75 persen, maka akan kita antar sampai ke ujung pemerintahan Jokowi Oktober nanti agar akselerasi menuju Indonesia emas tercapai," pungkasnya.