Dewan Harap Proyek Infrastuktur Jadi Instrumen Atasi Pengangguran

SETU-Saat ini DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2025.

 

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, M Yusuf usai rapat dengan Tim Anggaran Pemeirntah Derah (TAPD) menyinggung bahwa angka pengangguran di Kota Tangsel masih cukup tinggi.

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyoroti aspek asumsi ekonomi makro yang dipaparkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 

Yusuf menilai klaim tersebut tidak sejalan dengan kondisi faktual di lapangan. Ia menyoroti angka pengangguran terbuka di Tangsel yang masih berada di angka 5,40 persen.

 

Namun, justru di tengah kondisi seperti ini, Yusuf juga mengkritik alokasi anggaran infrastruktur yang mencapai 38,16 persen dari total APBD 2025.

 

"Kita menghadapi anomali. Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi bagus, tapi realitasnya, angka pengangguran masih tinggi. Ini artinya ada yang tidak nyambung antara strategi belanja pemerintah dengan hasil yang dirasakan masyarakat," ungkapnya.

  

Dia menekankan pentingnya memastikan bahwa belanja infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk mengatasi pengangguran dan mendorong ekonomi lokal.

 

"Dengan anggaran infrastruktur sebesar itu, seharusnya ada dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai infrastruktur hanya menjadi menara gading yang tidak menyentuh problem dasar warga Tangsel," tegasnya.

 

 Ia pun mendorong agar perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur lebih diarahkan untuk membuka lapangan kerja, memberdayakan pelaku usaha lokal, serta mendorong roda ekonomi masyarakat agar manfaatnya lebih merata dan terasa nyata.

 

“Kita butuh infrastruktur yang bukan hanya bagus secara estetika, tapi juga kuat secara fungsi ekonomi dan sosial. Ini soal keberpihakan anggaran pada rakyat," katanya.

 

 Dia mengatakan, apa yang menjadi kritiknya itu harus menjadi bahan evaluasi Pemkot Tangsel untuk menyusun Anggaran Perubahan 2025 ini.