Banjir & Sampah Jadi Keluhan Utama Warga

SETU-DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat paripurna penyampaian hasil reses triwulan tiga tahun anggaran 2025, Selasa (22/7). Dalam laporan yang disampaikan, persoalan banjir dan sampah kembali menjadi dua isu yang paling banyak dikeluhkan warga di berbagai daerah pemilihan (Dapil).

 

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Tangsel, Abdul Rasyid dan dihadiri Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.

 

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, M Yusuf menyampaikan, bahwa dua persoalan utama yang disuarakan masyarakat dalam reses adalah banjir dan penanganan sampah. Menurutnya, masalah ini, terutama soal sampah masih menjadi beban serius bagi Pemerintah Kota, khususnya dari sisi anggaran pengangkutan.

 

“Kalau terus begini, anggaran dinas bisa terus tersedot hanya untuk pembuangan sampah. Kita berharap ada solusi yang tepat dan menyeluruh,” ujar Yusuf dalam sambutannya di gedung DPRD Tangsel.

 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti ketimpangan antara besarnya pengeluaran untuk pengelolaan sampah dengan kecilnya pendapatan retribusi dari sektor tersebut yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel.

 

“Pendapatan retribusi dari sampah masih kecil dan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ini harus menjadi perhatian agar pengelolaan sampah bisa lebih efektif dan efisien,” tegasnya.

 

Ia juga menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat agar penanganan sampah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. “Sampah adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat juga harus mulai diedukasi agar punya kesadaran yang lebih tinggi,” ujarnya. 

 

Selain banjir dan sampah, kemacetan juga menjadi salah satu keluhan yang menonjol dalam hasil reses kali ini. Yusuf menyebut, penyebab utama kemacetan di Tangsel bukan hanya pada lebar jalan, tetapi juga akibat pekerjaan infrastruktur seperti galian kabel dan proyek lainnya yang tak kunjung selesai.

 

“Galian kabel dan proyek lainnya ini bikin semrawut. Harus segera dirapikan agar tidak mengganggu aktivitas warga. Ini termasuk yang banyak diadukan masyarakat,” katanya.

 

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menyampaikan apresiasinya atas masukan dari DPRD dan masyarakat. Ia memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan ditelaah dan dipertimbangkan dalam kebijakan pemerintah.

 

“Yang pasti, hasil reses ini harus tetap sejalan dengan RPJMD dan target pembangunan kita di tahun ini,” ujar Pilar.

Ia menambahkan, berbagai usulan yang disampaikan masyarakat melalui anggota DPRD mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penanganan banji akan dikaji dan ditentukan apakah bisa masuk dalam anggaran murni 2025 atau perlu diakomodasi lewat APBD Perubahan.

 

“Kalau memang masih sesuai dengan koridor RPJMD, bisa kita kerjakan di anggaran murni maupun di perubahan. Tapi yang penting, urgensinya jelas dan manfaatnya langsung ke masyarakat,” tegas Pilar.

 

Pilar menegaskan, bahwa usulan-usulan yang bersifat mendesak bisa saja diakomodasi melalui APBD Perubahan 2025, yang saat ini masih dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).