Buntut Banyak Siswa Keracunan MBG Dihentikan, No! MBG Dievaluasi, Yes!

JAKARTA - Buntut banyaknya siswa yang keracunan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan. Pemerintah memastikan MBG tetap jalan, dan melakukan evaluasi besar-besaran agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini, tidak menimbulkan banyak korban.

 

Dalam sepekan ini, hampir tiap hari terjadi keracunan massal setelah para siswa menyantap menu MBG. Kasus paling parah tercatat di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Bukan cuma sekali, tapi beruntun. Senin (22/9/2025), sebanyak 411 siswa dari PAUD sampai SMA keracunan. Dua hari kemudian, Rabu (24/9/2025), giliran 200 lebih siswa kembali muntah-muntah. Status Kejadian Luar Biasa (KLB) pun ditetapkan. 

 

Belum reda di KBB, Kamis (25/9/ 2025), insiden serupa muncul di Ketapang, Kalimantan Barat. 20 murid dan guru SDN 12 Benua Kayong mual dan pusing usai makan menu MBG berupa ikan hiu goreng. Di Cianjur, Jawa Barat, 30 siswa SDN Taruna Bakti di Cugenang juga alami mual, pusing, hingga muntah setelah menyantap MBG. 

 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga 21 September, 6.452 anak keracunan. Sedangkan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Muhammad Qodari bilang, lebih dari 5.000 anak keracunan. Sementara, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut, ada 4.4.711 anak keracunan per 22 September. 

 

Desakan agar MBG dievaluasi rame disuarakan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta BGN serius menyetop kasus keracunan MBG yang terjadi di berbagai daerah. BGN perlu melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan investigasi seluruh kasus keracunan MBG. 

 

Namun, Dasco menolak program yang sangat mulia ini, dihentikan. “Beri kesempatan untuk evaluasi. Sehingga program bagus ini kembali berjalan dengan baik,” ujar Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025). 

 

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso juga menyarankan evaluasi terhadap MBG. Beragam kasus ini, harus jadi momentum untuk memperbaiki sistem, agar anak-anak Indonesia mendapat haknya atas gizi yang aman dan sehat. 

 

IDAI mendesak evaluasi total agar program MBG tetap berjalan tanpa korban. Proses produksi hingga distribusi makanan wajib dipantau keamanannya sesuai standar kesehatan. 

 

“Sudah cukup, jangan jatuh lagi korban keracunan. Silakan dievaluasi, mana yang perlu diperbaiki,” kata dia dalam media briefing, Kamis (25/9/2025). 

 

Indonesia, kata Piprim, bisa belajar dari Malaysia yang telah lama menjalankan Rancangan Makanan Tambahan (RMT). Program ini sukses, sebab targetnya jelas. Seperti anak miskin, disabilitas, dan masyarakat adat. 

 

Keberhasilan RMT, sambung Piprim, salah satunya karena melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta. “MBG bisa menginspirasi perusahaan untuk Corporate Social Responsibility (CSR)-nya diberikan dalam bentuk makanan bergizi gratis, khususnya untuk anak-anak di wilayah terluar,” ujarnya. 

 

Ketua YLKI Niti Emiliana juga meminta evaluasi total. YLKI mendorong perombakan sistem menyeluruh dari hulu hingga hilir, memastikan keamanan pangan safe from farm to table, audit standar dapur, dan standar makanan MBG. 

 

Dia mendesak ada pelatihan, standar, dan jaminan baik dari higiene sanitasi sarana prasarana dapur, hingga persoalan kehalalan food tray. Perlu pula tenaga ahli gizi profesional, memastikan gizi yang seimbang, memantau distribusi, agar terjamin kualitas dan gizinya. 

 

“Jika tak ada evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif, MBG akan jadi bom waktu,” desak Niti dalam keterangannya, Kamis (26/9/2025). 

 

Kepala BGN Dadan Hindayana memohon maaf atas rentetan kasus keracunan. Namun, dia menekankan, ini bukan alasan menghentikan program MBG. Melainkan akan dijadikan dasar evaluasi menyeluruh. 

 

Target kita nol kejadian. Karena itu, tata kelola dapur dan distribusi akan terus kami perbaiki,” tegasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/9/2025). 

 

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, menambahkan, pihaknya akan membentuk tim investigasi beranggotakan sejumlah ahli untuk menelusuri penyebab keracunan. Hotline khusus juga disiapkan agar masyarakat dapat melapor cepat jika terjadi kasus keracunan. 

 

“Kami tidak main-main. Tim investigasi segera bekerja,” tegas Nanik di Cibubur, Kamis (25/9/2025). 

 

Selain itu, BGN menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rutin mengikuti pelatihan. Pemeriksaan kesehatan bagi pekerja dapur juga akan diiwajibkan. BGN juga mewajibkan setiap koki di SPPG bersertifikat dari lembaga kredibel. Pihaknya juga berencana mendirikan kantor layanan SPPG di setiap kabupaten pada 2026 untuk memperpendek rantai pengawasan. 

 

Nanik menegaskan, SPPG yang terbukti melanggar SOP akan disanksi pemberhentian operasional hingga pemberhentian oleh BGN. “Satu nyawa pun BGN sangat perhatian, satu nyawa sangat berarti bagi kami,” katanya.

 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mendukung evaluasi total MBG. Dia siap mendukung BGN mengawasi keamanan pangan. “Dari Balai POM, Unit Pelaksanaan Teknis kami, sudah berkoordinasi dengan BGN,” ujarnya. 

 

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, menegaskan Pemerintah tidak pernah berencana menghentikan MBG. Pemerintah menjadikan beragam kasus ini jadi bahan evaluasi. “Justru kita pastikan pelaksanaannya lebih ketat agar tidak terulang,” ujar Cak Imin. 

 

Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro menegaskan, Pemerintah mendengar masukan dari seluruh elemen masyarakat soal perbaikan MBG. Dia memastikan, Pemerintah akan mengatasi, mengevaluasi, dan mencari jalan keluarnya agar program positif ini tak alami demoralisasi. 

 

“Sambil jalan kami perbaiki, tapi tidak perlu menghentikan secara total. Yang penting mari sama-sama menyelamatkan program yang baik ini,” ungkap Juri. 

 

Sementara itu, menu MBG belakangan ini rame jadi perbincangan warga di media sosial. Warganet merasa heran dengan menu MBG yang belakangan ini, makin aneh-aneh. Dari burger, spageti, hingga ikan hiu yang diduga bikin keracunan di Ketapang, Kalbar. 

 

Nutrisionis Tan Shot Yen ikut menyoroti menu MBG yang aneh-aneh ini. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025), dokter gizi ini, menyentil burger yang jadi menu MBG di Papua. 

Menu MBG

Burger, spageti, bakmi G***an, oh my god. Maaf, burgernya kalau yang dekat dengan pusat dikasih chicken katsu. Di daerah dikasih benda tipis berwarna pink. Saya nggak tahu itu produk apa. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG, punten,” kata Tan Shot. 

 

Ditegaskan, dapur MBG tak harus mengikuti permintaan anak-anak yang tak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dia paham, banyak anak yang tak suka dengan sayur dan makanan sehat. Namun, bukan berarti semua kemauan anak dipenuhi. 

 

Tan Shot berharap 80 persen menu MBG berasal dari lokal. Misalnya di Papua, menunya ikan kuah asam. Di Sulawesi, menunya kapurung. 

 

Tan ingin ada reformasi yang mendesak dalam program MBG. Pertama, menyetop distribusi makanan kering ultra process food (UPF). Kedua, hentikan operasional SPPG bermasalah. Ketiga, evaluasi ahli gizi yang bekerja di SPPG. Keempat terapkan monitoring, evaluasi dan pengawasan yang akuntabel di setiap SPPG. 

 

Sebelumnya, KSP Qodari menyoroti soal Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang harus dimiliki oleh SPPG. Dikutip dari rilis resmi KSP, dari 8.583 SPPG atau dapur makan bergizi gratis (MBG), hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS sehingga 8.549 lainnya belum mengantongi SLHS hingga 22 September 2025. 

 

Selain itu, Qodari juga menyoroti catatan Kemenkes terkait kesenjangan besar dalam penerapan standar keamanan pangan. 

 

Berdasarkan data yang diperolehnya, dari 1.379 SPPG, ternyata hanya 413 yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Pangan. Bahkan, hanya ada 312 di antaranya yang benarbenar menerapkan SOP tersebut. 

 

“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan,” ujar Qodari.