Kapolri: Jajaran Usut Kasus Keracunan MBG

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut memantau kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh. 

 

Menurut Kapolri, pihaknya telah menurunkan tim ke sejumlah daerah untuk melakukan pemeriksaan detail. “Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu per satu,” kata Kapolri di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/9/2025). 

 

Kapolri memastikan, penyelidikan tidak akan berhenti di permukaan, melainkan menyasar aspek teknis penyelenggaraan hingga kemungkinan adanya tindak pidana. Meski masih dalam tahap awal, ia menegaskan hasil penyelidikan akan diumumkan secara terbuka. 

 

“Secara resmi nanti akan kami informasikan,” ujarnya. 

 

Untuk mempercepat investigasi, Bareskrim Polri ikut ambil bagian dengan memberikan asistensi. Mekanismenya, kasus dugaan keracunan ditangani langsung oleh Polda dan Polres sesuai wilayah kejadian. 

 

Bareskrim bertugas memastikan agar prosedur berjalan standar, bukti terkumpul rapi, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi lintas satuan ini diharapkan bisa menemukan penyebab utama keracunan, apakah dari kelalaian teknis dapur, distribusi makanan, atau faktor lain. 

 

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi MBG. Menurutnya, daerah harus cepat tanggap dan tidak hanya menunggu instruksi pusat. 

 

"Misalnya mengecek apakah dapur terlalu jauh atau SOP dilanggar. Kepala daerah wajib melakukan pendalaman,” kata Bima Arya di Bogor, Jumat (26/9/2025). 

 

Bima menjelaskan, kepala daerah berhak dan wajib melakukan pengecekan langsung ke dapur MBG. Namun, untuk menutup atau menghentikan operasional dapur, kewenangan tetap berada di pemerintah pusat. 

 

“Yang penting itu tanggap darurat cepat. Kalau penutupan, ya tergantung kedaruratannya,” tambahnya. 

 

DPR juga turun memantau langsung kondisi dapur MBG. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin rombongan meninjau dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Yayasan Al Bayyinah 2 di Kecamatan Kadungora, Garut, Jumat (26/9/2025). 

 

“Setelah kita turun ke lapangan, apa yang disampaikan BGN ketika rapat-rapat di DPR, ini sudah mulai kita lihat,” ujar Cucun usai pengecekan. 

 

Dalam kunjungan itu, Cucun ditemani Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh, pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), perwakilan Kementerian Kesehatan, serta Bupati Garut Syakur Amin. Mereka menelusuri ruang produksi satu per satu, mulai dari area memasak, penyimpanan bahan baku, hingga ruangan pengemasan makanan. 

 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pengelola MBG di daerah serius terhadap sanitasi dapur. Ketua YLKI Niti Emiliana menegaskan bahwa standar higienitas merupakan harga mutlak yang tidak bisa ditawar. 

 

“Perlu ada pelatihan, standar, dan jaminan higienis sanitasi sarana prasarana dapur,” ujar Niti dalam keterangan persnya, Jumat (26/9/2025).