Sudah Ada 160 Sekolah Rakyat Pendidikan Jadi Prioritas Presiden Lawan Kemiskinan

JAKARTA - Belum genap setahun, ternyata sudah berdiri 160 Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) di seluruh Indonesia. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini berupaya mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan untuk orang miskin dan terbukti berjalan maksimal.

 

Anggota Komisi VIII DPR Derta Rohidin mengapresiasi keberhasilan program prioritas nasional dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan untuk orang miskin. Program SRT ini mesti didukung oleh semua pihak. Sebab, sekarang sudah berdiri sebanyak 160 SRT dan sudah aktif dalam waktu relatif singkat, hal ini adalah sebuah pencapaian yang konkret.

 

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mewujudkan program SRT. Langkah awal yang patut diacungi jempol,” puji Derta dalam keterangannya, Selasa (7/10/2025).

 

Diketahui, berdasarkan laporan Kemensos hingga September 2025, program SRT telah menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 160 SRT dari target 165 unit telah aktif beroperasi. Lima unit sisanya diperkirakan akan menyusul aktif pada pertengahan Oktober 2025. Capaian ini merepresentasikan lebih dari 97 persen dari realisasi target.

 

Derta melanjutkan, program SRT bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu. “Ini tepat sasaran dan sangat dibutuhkan,” tandasnya.

 

Namun, Derta memberikan catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah. Yaitu, sebagian besar SRT masih menumpang di balai milik Kemensos. Meski solutif di tahap awal, kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pembelajaran dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. “Kami memahami inisiasi program memerlukan strategi cepat, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas yang ada,” kata politikus Golkar ini.

 

Namun, ketergantungan pada balai yang bukan dirancang khusus sebagai SRT dapat memiliki keterbatasan, baik dari segi kenyamanan dan fasilitas pendukung. Seperti perpustakaan, laboratorium sederhana, dan jam operasional yang terbatas.

 

Derta mendorong komitmen yang lebih kuat untuk percepatan pembangunan infrastruktur program SRT secara permanen agar lebih merata, yang rencananya akan dimulai tahun depan. Estimasi pembangunan secara permanen tahun depan harus didukung dan diawasi bersama.

 

Pembangunan fisik yang berkualitas dan sesuai standar pedagogis (pendidikan) dasar, kata dia, sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi peserta didik. “Kami akan memperkuat pengawasan terhadap anggaran dan realisasi fisiknya,” tegas legislator asal Bengkulu ini.

 

Sebagai bentuk dukungan yang berimbang dan objektif, Derta memberikan sejumlah saran konstruktif untuk penyempurnaan program SRT ke depan. Di antaranya, Pemerintah perlu membuat peta jalan program SRT yang lebih jelas, transparan, dan lebih terukur mengenai tahapan pembangunan gedung secara permanen. “Hal ini sangat penting agar tahun 2026 tidak ada lagi SRT yang fasilitasnya menumpang ke pihak lain,” harap dia.

 

Selain itu, Derta menyoroti perlunya sinergi kolaborasi Kemensos dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada SRT. Caranya, dengan menyusun kurikulum khusus dan program pelatihan secara berkelanjutan bagi para pengajar SRT yang memahami konteks dan tantangan peserta didik dari keluarga prasejahtera. “Keberhasilan SRT tidak hanya pada bangunan, tetapi pada kualitas tenaga pengajar,” tandasnya.

 

Program SRT, tegas Derta, harus benar-benar menyentuh kelompok sasaran yang tepat. Perlu integrasi data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos dengan data dari Kemendikdasmen dan Kemendiktiristek untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin prioritas benar-benar terdaftar dan terbantu oleh SRT.

 

Komisi VIII DPR akan berpartisipasi secara aktif dalam melakukan monitoring evaluasi dan pengawasan secara berkala untuk menilai dampak program. Tidak hanya dari aspek kuantitas kehadiran siswa, tetapi lebih pada peningkatan kompetensi, keterampilan hidup, dan dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga.

 

Dia menegaskan, program SRT adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Semangat untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan adalah langkah strategis yang harus didukung penuh. “Mari kita jadikan momentum capaian 97 persen ini sebagai pijakan untuk memperkuat program ke depannya,” ajak dia.

 

Dengan semangat gotong royong, pengawasan yang ketat, dan perbaikan berkelanjutan, program SRT dapat menjadi salah satu solusi nyata dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali. “Kami akan terus menjadi mitra kritis-progresif Pemerintah untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berdampak luas bagi masyarakat,” tandasnya.

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri menambahkan, pihaknya menemukan sejumlah catatan dalam program SRT di berbagai daerah, sehingga perlu adanya perbaikan. Antara lain di lapangan masih banyak anak usia sekolah dari kelompok miskin ekstrem belum tertampung di SRT. “Di beberapa daerah manajemen dan fasilitas SRT juga belum standar,” ungkapnya.

 

Menurut Abidin, program SRT yang menjadi program prioritas Pemerintah saat ini perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk swasta. Sebab program ini sangat berdampak pada menuntaskan wajib belajar dan menjangkau kelompok miskin ekstrem. “Yang pada akhirnya mampu meningkatkan SDM dan menekan kemiskinan itu sendiri,” pungkas politikus PDIP ini.