Rp 70 Triliun Anggaran MBG Tidak Terserap Dikembalipkan Ke Negara

BOGOR - Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengembalikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun ke kas negara. Dana tersebut diprediksi tidak akan terserap hingga akhir tahun ini.

 

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan hal itu dalam acara konsolidasi regional peningkatan tata kelola MBG untuk wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (13/10/2025).

 

Menurut Dadan, keberhasilan program MBG bergantung pada tiga aspek utama: anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiganya menjadi fondasi penting agar pelaksanaan program berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.

 

“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun ditambah dana siaga Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun sudah terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak akan terpakai hingga akhir tahun,” ujar Dadan dikutif dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025).

Untuk tahun depan, lanjut dia, BGN akan menerima anggaran sebesar Rp 268 triliun, ditambah dana cadangan Rp 67 triliun, sehingga total dukungan APBN untuk program MBG tahun 2026 mencapai Rp 335 triliun.

 

Dengan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang, BGN setiap hari menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun. “Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran setahun penuh. Namun bagi kami di BGN, itu adalah kebutuhan satu hari,” ucap Dadan.

 

Dadan optimistis pelaksanaan MBG ke depan akan semakin baik. Ia memastikan, tenaga pelaksana program MBG adalah SDM terlatih yang merupakan lulusan perguruan tinggi, yaitu Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang kini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

 

“Sesuai arahan Presiden, setiap SPPG wajib dipimpin oleh seorang SPPI sebagai Kepala SPPG (KSPPG),” tuturnya.

 

Selain SDM, Dadan menyebut, infrastruktur MBG kini semakin baik, terutama pembangunan gedung-gedung SPPG. Awalnya, proyek tersebut direncanakan sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Namun karena keterbatasan waktu dan proses, pemerintah membuka kemitraan sebagai langkah strategis.

 

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah berpartisipasi membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini,” katanya.

 

BGN memperkirakan, untuk membangun 30.000 unit SPPG, dibutuhkan dana sekitar Rp 60 triliun. Meski dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah sering terkendala. Dari Rp 6 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan 1.542 unit SPPG tahun ini, hingga Agustus belum satu pun terealisasi lewat skema tersebut.

 

Sebaliknya, berkat partisipasi aktif mitra, kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia. “Ini merupakan program pertama di Indonesia, bahkan di dunia, di mana mitra menjadi partner resmi Badan Gizi Nasional,” lanjut Dadan.

 

Saat ini, terdapat 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN. Dari jumlah itu, 11.504 telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses. “Kami targetkan hingga akhir tahun, 25.400 SPPG beroperasi di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah terpencil,” ujarnya.

 

Hal berbeda disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kata dia, jumlah dana yang dikembalikan BGN Rp 100 triliun. Dana tersebut merupakan pengajuan tambahan tahun ini yang belum sempat dicairkan.

 

“Yang saya tahu, dia kembalikan Rp 100 triliun dari anggaran tambahan yang sempat diajukan, tapi belum benar-benar dianggarkan. Jadi uangnya memang belum ada,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

 

Sementara Rp 71 triliun yang sudah dianggarkan akan terus dipantau penyerapannya hingga akhir tahun. “Programnya bagus, harusnya kita dorong agar penyerapannya lebih optimal,” tambahnya.

 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, hingga 3 Oktober 2025, realisasi program MBG baru mencapai Rp 20,6 triliun atau 29 persen dari total pagu Rp 71 triliun. Meski begitu, jumlah penerima MBG sudah mencapai 31,2 juta orang. Suahasil merinci sebarannya: Pulau Jawa: 18,42 juta orangSumatera: 6,69 juta orang, Kalimantan: 1,36 juta orang, Sulawesi: 2,33 juta orang, Maluku dan Papua: 0,79 juta orang, Bali dan Nusa Tenggara: 1,83 juta orang.

 

Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemerintah juga telah membentuk 10.572 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. “Sebarannya sudah berlangsung di seluruh Indonesia,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Aula Mezzanine, Selasa (14/10/2025).

 

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menambahkan, pelaksanaan program MBG terus menunjukkan perkembangan positif. “Kita dorong terus sesuai target Presiden Prabowo agar bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” katanya.