Copot Menteri Yang Tidak Serius Kerja

JAKARTA - Buntut NasDem deklarasikan Anies Baswedan jadi capres, desakan reshuffle kabinet ramai lagi. Banyak yang menilai tidak elok jika menteri dicopot buntut partainya mengusung Capres. Seharusnya, menteri yang dicopot itu menteri yang tidak serius kerja.

Desakan reshuffle datang dari relawan relawan Jokowi pada Senin (10/10). Mereka melayangkan surat terbuka yang berisi lima tuntutan kepada Jokowi. Satu poin di antaranya adalah meminta menteri-menteri dari Partai NasDem dicopot karena mereka sudah menggelar deklarasi dukung Anies jadi capres.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto juga mengisyaratkan NasDem bakal lepas dari pemerintahan Jokowi lewat sebuah lukisan di kantor DPP PDIP, yang menggambarkan bagian biru bendera Belanda dirobek oleh pejuang kemerdekaan.

Untuk diketahui, saat ini ada tiga kursi menteri di kabinet Indonesia Maju diisi oleh kader NasDem. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, tidak fair jika Jokowi menggeser menteri dari NasDem hanya gara-gara partai besutan Surya Palih itu mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024.

"Jabatan itu kan hasil dari kontentasi 2019, itu jatah mereka. Enggak fair dong. Logika harus jalan ya. Itu kontrak politik 2019, NasDem sudah berjuang. Jangan ikuti nafsu buzzer," kata Pangi, kemarin.

Menurutnya, porsi kursi menteri yang diterima NasDem adalah bagian dari power sharing setelah Pemilu 2019. Perkara dukungan di Pilpres 2024 yang berbeda, itu lain soal Presiden bijak, enggak ada kaitannya itu. Etika politik ini penting bagi pemerintah," tegasnya.

Pengamat komunikasi politik, Anthony Leong mengingatkan, reshuffle sepenuhnya hak prerogatif presiden. Akan tetapi, ia berharap Jokowi bisa meninggalkan kesan yang baik di akhir masa jabatannya. Terutama dalam mengambil keputusan reshuffle.

Menurutnya, pergantian para pembantu Jokowi harus melewati pertimbangan objektif. Bukan karena desakan para relawan, buntut dukungan NasDem kepada Anies.

"Reshuffle ini seyogyanya tidak diukur pada parameter politik. Melainkan lebih kepada kinerja, kontribusi dan pemikiran harus dikedepankan. Penilaian dan sebagainya ini baiknya itu berdasarkan KPI (Key Performance Indicator)," tukas Anthony.

Lalu apa kata NasDem soal desakan reshuffle kadernya di kabinet? Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem, Effendi Choirie menegaskan, Jokowi tak akan mengambil keputusan tersebut karena menghargai perjuangan Surya Paloh yang membantu pemenangannya pada Pilpres 2014 dan 2019.

“Saya yakin Jokowi sadar itu, betapa besar pengorbanan Pak Surya Paloh dan Nasdem untuk kemenangan Jokowi,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Kabinet Indonesia Maju merupakan hasil koalisi parpol pada Pilpres 2019. Sementara itu, keputusan Partai Nasdem mengusung Anies untuk kepentingan pemenangan Pilpres 2024.

“Bukan untuk menggantikan Jokowi di tengah jalan. Jadi kesetiaan Nasdem terhadap pemerintah sekarang ini sampai akhir masa jabatan,” kata dia.

Partai oposisi juga ikutan bicara soal desakan reshuffle. Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, desakan reshuffle adalah ujian bagi Jokowi.

"Biasanya, reshuffle yang tidak jelas alasannya, apalagi dikaitkan dengan nominasi capres, dapat menjadi bola salju," kata Mardani, kemarin. (rm id)