Prabowo Pimpin Ratas Virtual Bahas Strategi Ekonomi–Energi, Fokus Jaga Stabilitas BBM

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) secara virtual bersama jajaran Kabinet Merah Putih pada Sabtu (28/3/2026). Pertemuan ini difokuskan pada penyusunan langkah penyesuaian kebijakan di sektor ekonomi dan energi nasional di tengah dinamika global.

 

Dalam rapat yang berlangsung beberapa jam tersebut, Presiden didampingi Kepala Sekretaris Pribadi, Rizky Irmansyah. Sekitar 15 pejabat setingkat menteri mengikuti pertemuan melalui konferensi video, menunjukkan koordinasi lintas sektor tetap berjalan intens meski dilakukan secara daring.

 

Sejumlah menteri yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Turut hadir pula Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PAN-RB Rini Widiyanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.

 

Sebelumnya, Bahlil memastikan kondisi pasokan energi nasional dalam posisi aman dengan ketahanan cadangan mencapai sekitar 20 hingga 21 hari. Pemerintah juga terus melakukan diversifikasi sumber pasokan guna mengurangi ketergantungan terhadap kawasan rawan konflik, termasuk pergeseran dari jalur Selat Hormuz.

 

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Bahlil mengimbau agar konsumsi bahan bakar dilakukan secara wajar dan tidak memicu panic buying yang berpotensi mengganggu distribusi.

 

Meski harga minyak dunia telah menembus kisaran 100 dolar AS per barel, pemerintah tetap menahan harga BBM bersubsidi. Pertalite masih berada di level Rp10.000 per liter, sementara Solar subsidi dipatok Rp6.800 per liter.

 

Kondisi ini berbeda dengan sejumlah negara di kawasan. Filipina telah menetapkan status darurat energi akibat lonjakan harga, sementara Thailand dan Singapura mengalami kenaikan signifikan harga bahan bakar mengikuti pasar global.

 

Sebagai langkah tambahan untuk mengendalikan konsumsi energi, pemerintah juga menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) satu hari setiap pekan. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan ketersediaan pasokan nasional.