Kartini Masa Kini, Intan: Perempuan Harus Jadi Penentu Arah Pembangunan

TANGERANG — Peringatan Hari Kartini dimaknai lebih dari sekadar seremoni oleh Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah. Ia menegaskan, semangat emansipasi perempuan adalah proses panjang yang belum selesai dan harus terus diperjuangkan, terutama dalam menghadirkan kesetaraan yang nyata di berbagai sektor.

 

Menurut Intan, Hari Kartini menjadi pengingat bahwa perjuangan perempuan tidak berhenti pada simbol, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak. Ia menyoroti data partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia yang masih berada di kisaran 54–55 persen, jauh di bawah laki-laki yang telah melampaui 80 persen.

 

“Ini menunjukkan bahwa perjuangan Kartini hari ini adalah memastikan akses dan kesempatan yang setara benar-benar terwujud, bukan hanya secara simbolik tetapi juga secara struktural,” ujarnya, kepada Tangselpos.id, Senin (20/4).

 

Dalam konteks pembangunan daerah, Intan menilai peran perempuan sangat strategis, terutama sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Ia menyebut, secara nasional sekitar 60 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah perempuan, termasuk di Kabupaten Tangerang.

 

“Artinya perempuan bukan hanya berkontribusi, tetapi menjadi fondasi ekonomi yang menopang stabilitas dan pertumbuhan daerah,” katanya.

 

Untuk memperkuat peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengarahkan kebijakan pada tiga fokus utama, yakni pemberdayaan ekonomi, perlindungan perempuan, dan peningkatan kapasitas. Langkah ini dinilai penting mengingat indeks pemberdayaan gender Indonesia masih berada di kisaran 70-an, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam partisipasi ekonomi dan politik.

 

“Ke depan, kami menekankan pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses permodalan, serta penguatan perlindungan hukum bagi perempuan,” jelasnya.

 

Di bidang politik, Intan juga menyoroti masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen yang baru mencapai sekitar 20–21 persen, di bawah target afirmasi 30 persen. Ia menilai kondisi ini menjadi refleksi penting bagi semua pihak untuk terus mendorong peran perempuan, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai pemimpin.

 

“Di Partai Golkar, perempuan diposisikan sebagai kekuatan strategis untuk menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender,” ungkapnya.

 

Meski demikian, ia mengakui perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Kesenjangan upah yang mencapai 20–30 persen dibanding laki-laki, serta beban ganda dalam ranah domestik dan publik, masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Tantangan baru juga muncul di era digital, seperti meningkatnya kekerasan berbasis online yang menyasar perempuan.

 

Pada momentum Hari Kartini, Intan berpesan kepada generasi muda perempuan agar mampu memanfaatkan akses pendidikan yang kini semakin terbuka. Namun, menurutnya, pendidikan harus diiringi dengan keberanian berpikir kritis dan konsistensi dalam berkarya.

 

“Angka partisipasi pendidikan perempuan saat ini relatif setara. Tantangannya adalah bagaimana mengonversi itu menjadi kepemimpinan dan kemandirian,” tuturnya.

 

Ia berharap ke depan perempuan tidak hanya menjadi bagian dari statistik pembangunan, tetapi mampu menjadi penentu arah pembangunan itu sendiri. Terlebih, dengan proyeksi bonus demografi Indonesia, kualitas perempuan akan sangat menentukan masa depan bangsa.

 

“Perempuan harus hadir sebagai pengambil keputusan. Karena di tangan perempuan yang berdaya, masa depan bangsa bisa ditentukan,” tandasnya.