Pemerintah Bergerak Serius Atasi Darurat Sampah, Dari Rumah Tangga Hingga Waste to Energy

JAKARTA - Pemerintah pusat dan daerah kini semakin serius menangani persoalan sampah yang kian mendesak di berbagai wilayah Indonesia. Beragam langkah strategis mulai dijalankan, dari gerakan memilah sampah rumah tangga hingga pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy).

Komitmen tersebut terlihat dalam pelaksanaan Car Free Day (CFD) perdana di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang dirangkaikan dengan pencanangan HUT ke-499 Jakarta, Minggu (10/5/2026). Kegiatan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden merasa prihatin melihat persoalan gunungan sampah yang belum tertangani dengan baik di banyak daerah.

“Kalau Indonesia ingin menjadi negara maju, maka persoalan mendasar seperti sampah harus bisa diselesaikan. Presiden sangat serius terhadap masalah ini,” ujar Zulhas.

Ia mengakui Indonesia sebenarnya memiliki teknologi modern untuk mengelola sampah. Namun, rumitnya proses birokrasi selama ini membuat banyak proyek pengolahan sampah sulit berkembang.

Karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 guna memangkas proses perizinan proyek pengolahan sampah agar lebih cepat dan efisien.

“Selama ini banyak proyek tersendat karena izin terlalu panjang. Sekarang dipangkas supaya pengelolaan sampah bisa segera berjalan,” jelasnya.

Pemerintah juga telah memetakan 71 kota yang masuk dalam 22 kawasan aglomerasi darurat sampah. Seluruh wilayah tersebut ditargetkan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai paling lambat pada 2028.
Selain itu, pemerintah menargetkan pengolahan sampah di Bantargebang menggunakan teknologi insinerator dan waste to energy dapat beroperasi optimal pada 2028.

Menurut Zulhas, tantangan terbesar saat ini adalah sampah rumah tangga yang masih bercampur antara organik dan anorganik. Karena itu, gerakan memilah sampah dari rumah menjadi langkah penting untuk mendukung pengolahan sampah modern.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap daerah dalam penanganan sampah. Kementerian juga tengah menyiapkan roadmap nasional pengelolaan sampah yang terintegrasi.
“Jakarta bisa menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat,” kata Jumhur.

Pemprov DKI Jakarta sendiri resmi meluncurkan Gerakan Pilah Sampah yang dilakukan serentak di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu mulai 10 Mei 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program tersebut bertujuan mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang. Pemprov juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung seperti RDF Rorotan dan TPS 3R untuk memperkuat pengolahan sampah di dalam kota.

Pramono menegaskan, kebijakan pilah sampah akan diterapkan secara serius, termasuk kepada pelaku usaha sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Pelanggar nantinya akan dikenakan sanksi tegas.

“Jakarta ingin berubah. Karena itu gerakan pilah sampah ini dijalankan secara sungguh-sungguh,” tegas Pramono.