MBG Dievaluasi Total: Fokus ke 3T dan 3B, Penerima Dipangkas

JAKARTA - Pemerintah mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah perubahan besar disiapkan, mulai dari revisi insentif operasional dapur MBG, penajaman sasaran penerima manfaat, hingga penghentian sementara penyaluran selama masa libur sekolah.

Langkah pembenahan ini dilakukan menyusul persoalan tata kelola yang berujung pada pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN), serta meningkatnya sorotan publik terhadap pelaksanaan program.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan masa libur sekolah akan dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan MBG agar saat tahun ajaran dimulai kembali, program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Salah satu fokus evaluasi adalah penataan ulang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Pemerintah akan meninjau keberadaan dapur yang sudah beroperasi dan memberlakukan moratorium pembentukan dapur baru.

BGN juga berencana mengubah skema insentif operasional SPPG. Selama ini setiap dapur menerima insentif Rp6 juta per hari tanpa mempertimbangkan jumlah penerima layanan. Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan dengan kapasitas dan beban kerja masing-masing dapur.

Selain itu, penerima manfaat MBG akan difokuskan pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kebijakan tersebut diperkirakan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat. Pemerintah menilai intervensi gizi perlu diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
Sebagai contoh, pemberian MBG kepada siswa SMA di sekolah dengan mayoritas keluarga mampu dinilai tidak lagi menjadi prioritas.

Penyaluran MBG juga akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah untuk memberi ruang audit menyeluruh terhadap dapur-dapur yang beroperasi. Audit dilakukan guna memastikan seluruh SPPG memenuhi standar layanan dan kualitas yang ditetapkan.

Di sisi lain, pemerintah membuka peluang efisiensi anggaran program. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan hasil evaluasi sementara menunjukkan kebutuhan anggaran MBG berpotensi lebih rendah dari perhitungan awal.

Evaluasi turut mencakup kemungkinan penutupan dapur yang tidak memenuhi SOP atau mengalami kelebihan kapasitas layanan.

Dari DPR, dukungan terhadap evaluasi juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris. Ia berharap kepemimpinan baru BGN di bawah Nanik Sudaryati Deyang dapat memperkuat tata kelola, transparansi pengadaan, serta pengawasan penggunaan anggaran.

Salah satu opsi yang dikaji adalah mengombinasikan dapur MBG dengan dapur sekolah agar pelaksanaan lebih efektif dan sesuai kebutuhan tiap daerah. Menurut DPR, penajaman sasaran penerima juga berpotensi memangkas kebutuhan anggaran secara signifikan.